“826 pasutri bercerai akibat pilkada langsung”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ketua MPR-RI, Bambang Soesatyo.

TANJUNGPINANG, BERITASULUT.CO.ID – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dilakukan oleh DPRD menimbulkan pro dan kontra. Kedua sistem itu, baik pilkada oleh DPRD maupun pilkada langsung dari rakyat, ada kelebihan dan kekurangannya.

Ketua MPR-RI, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa pelakasanaan pilkada langsung di Indonesia menyebabkan 826 pasangan suami istri (pasutri) bercerai, khususnya di pulau Jawa.

“Data terakhir itu ada 826 pasutri bercerai gara-gara pilihan berbeda,” kata Bambang di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (22/11/2019) dilansir dari tempo.co.

Pilkada langsung, ujar dia, juga menimbulkan terjadinya gesekan akar rumput, perpecahan, hingga perang antarsuku dan antarkampung. Bahkan orangtua bertikai dengan anak terjadi akibat pilkada langsung.

Dampak lainnya dari pilkada langsung yang selama ini dipertahankan ialah sistem demokrasi Indonesia menjadi terjebak dengan angka-angka. Anggota DPR dan DPRD yang masuk ke parlemen pun bukan lagi membawa aspirasi rakyat, tetapi bermain dengan angka-angka.

Begitu pula dengan kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan walikota. Politikus Golkar itu mengaku tidak begitu yakin jika mereka bekerja untuk rakyat setelah terpilih. Karena biaya politik yang tinggi dan tak masuk akal.

“Sehingga anggota DPR, DPRD dan kepala daerah akan berpikir bagaimana uang kampanye balik lagi ke kantong pribadi dibanding fokus memikirkan rakyatnya,” kata Bambang.

MPR-RI tengah mengevaluasi pilkada langsung untuk melihat apakah lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Jika memang lebih banyak mudaratnya, perlu dievaluasi secara serius melalui Undang-Undang Pemilu.

Bamsoet setuju pilkada langsung ditinjau ulang

Bambang menyarankan pilkada melalui DPRD untuk menekan gesekan dan kasus korupsi kepala daerah.

Ia mengatakan tak perlu buru-buru menilai buruk terhadap wacana soal ditinjaunya kembali pelaksanaan Pilkada langsung. Menurut dia, perlu beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan.

Baca Juga:  40 wakil rakyat Manado 2019-2024 dilantik, "Jangan tidur waktu sidang soal rakyat"

Bamsoet mengatakan, wacana itu juga sempat dilontarkannya semasa menjabat Ketua DPR periode lalu. Hal itu kemudian menjadi relevan dibahas kembali pada saat ini.

“Kalau ternyata lebih banyak mudaratnya, sudah seharusnya dievaluasi melalui Undang-Undang Pemilu. Tapi, kalau lebih banyak manfaatnya bagi struktur demokrasi ya silahkan dilanjutkan. Tapi, memang banyak temuan-temuan kami atau saya selama memimpin periode lalu, terjadinya pembelahan dan gesekan di akar rumput,” kata Bamsoet, dilansir dari vivanews.

Dia pun menekankan masalah lain dalam pilkada langsung di daerah soal ongkos politik bagi para kandidat. Ia menilai, biaya pencalonan kepala daerah dalam berbagai kasus memicu suburnya korupsi.

“Kalau untuk biaya mereka maju dan menang saja dibutuhkan puluhan bahkan ratusan miliar, bagaimana mungkin kita mengharapkan kerja-kerja yang mengusung pro rakyat. Di para pemimpin daerah ini kalau biayanya sangat tinggi dan ketergantungannya ke partai politik itu sangat besar,” tutur dia.

Bamsoet menyebut usul mengevaluasi Pilkada langsung di daerah dilontarkan kembali dikemukaman oleh Mendari Tito Karnavian. Ia melihat, selama 20 tahun berjalannya sistem tersebut, apakah pilkada langsung masih relevan dengan kondisi saat ini.

Bamsoet menyampai, diskursus mengenai pilkada kembali dipilih lewat DPRD masih dalam kajian dan diminta masyarakat ikut andil menyampaikan aspirasinya.

“Tapi, apapun pertimbangannya, seluruh rakyat Indonesia sudah merasakan dan melihat secara langsung apakah ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya,” kata dia.(TEMC/VIVN)