Legislator Bambang Hermawan “asal malontok”, ini peran Franky Mocodompis di Pemkot Manado

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Franky Mocodompis dan Bambang Hermawan.

MANADO, BERITASULUT.co.id – Pernyataan Anggota DPRD Kota Manado Bambang Hermawan (BH) yang menyebut Franky Mocodompis (FM) tak paham tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di Pemerintah Kota Manado, seolah membuat legislator PAN ini “asal malontok”.

Bambang mengkritik FM yang akhir-akhir ini aktif di media sosial (medsos) dengan mengeluarkan data-data terkait kondisi pembahasan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Manado tahun 2020.

Dan kalau Bambang mau tahu peran FM di Pemkot Manado, ini gambarannya:

Sejak 1 September 2020, FM sudah dipercayakan Walikota Manado Dr GS Vicky Lumentut (GSVL) memimpim Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUSTIK) Cerdas Command Center (C3), yang kini melayani 12 layanan publik terintegrasi termasuk di dalamnya media sosial (medsos).

Sejak di-launching oleh Walikota GSVL pada 27 Februari 2017, C3 telah menjadi Pusat Pengembangan Operasional dan Kebijakan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

C3 sudah dipikirkan Walikota GSVL di periode pertama, dimama FM pernah bersama-sama dengan Peter KB Assa (saat itu menjabat Kepala Bappeda), dan Yohanis Waworuntu (saat itu menjabat Kadis Kominfo) ikut mempersiapkan sejak awal kehadiran C3.

Berbagai aplikasi dan infrastruktur TIK terus dikembangkan hingga memperoleh berbagai penghargaan dari berbagai stakeholder, termasuk Rating Kota Cerdas Indonesia, Call Center Manado Siaga 112, dan mendukung Bapelitbangda memperoleh penghargaan Bhumandala Award selama 3 tahun berturut-turut.

Berbagai perkembangan selama 3 tahun tersebut menyebabkan tingginya ekspektasi berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan TIK terhadap C3 Pemkot Manado.

Setelah dilaksanakan berbagai evaluasi baik secara langsung maupun uji petik, diperoleh kesimpulan bahwa C3 saat ini berada pada posisi stagnan, status quo, dan mengalami hambatan struktural dalam melaksanakan integrasi baik aplikasi maupun infrastruktur.

Baca Juga:  Kaban Bapelitbangda Manado sosialisasi program KOTAKU di televisi

Jika terus-menerus dibiarkan bisa mengganggu pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Walikota GSVL dan Wawali Mor Bastiaan.

Kondisi ini mengakibatkan orang nomor satu di Manado, Walikota GSVL menugaskan tim untuk mencari solusi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan agar menjelang akhir masa jabatan, fungsi C3 dapat berjalan dengan baik dan maksimal dalam mencapai Visi Manado Cerdas 2021.

Evaluasi yang dilakukan sejak akhir Juli hingga akhir Agustus 2020 menunjukkan terdapat sekurang-kurangnya 2 regulasi yang menjadi penghambat bagi perkembangan C3.

Terhadap hal tersebut, Walikota Manado GSVL telah menunjuk Kepala Seksi Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan infrastruktur dasar dan data center menjadi Kepala Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat KaPusTIK C3.

Opsi ini akhirnya dipilih dan ditetapkan merujuk Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2016 tentang SOTK Dinas Kominfo dan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2020.

Berikut tupoksi FM di Pemkot Manado mengacu dari Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020, C3 saat ini menangani 12 layanan sebagai berikut:
1. Layanan infrastruktur dasar jaringan dan menara telekomunikasi
2. Layanan data center dan keamanan informasi
3. Layanan kanal pengaduan publik, komunikasi dan informasi berbasis MEDIA SOSIAL, dan aplikasi berbagi pakai
4. Layanan Call Center Manado Siaga 112
5. Layanan internet dan intranet
6. Layanan pengelolaan website serta domain dan sub domain
7. Layanan dan monitoring CCTV
8. Layanan perencanaan, pengembangan, dan audit aplikasi
9. Layanan digital dan komunikasi visual
10. Layanan tanda tangan elektronik (digital signature)
11. Standarisasi: perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak
12. Layanan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Smart Government sebagai penggerak unsur Smart City lainnya.

Baca Juga:  Di depan anggota DPRD Mitra, Direksi PD Pasar minta maaf

Nah, ketika dimintai tanggapannya tentang tudingan legislator Bambang Hernawan bahwa FM tak paham tupoksi dan diminta menjalankan tupoksinya sebagai Kepala Seksi, FM sambil tersenyum menjelaskan bahwa mengolah isu di media sosial menjadi salah satu tupoksi Cerdas Command Center.

Bambang dianggap “asal malontok” karena tidak mencari tahu tupoksi mitra kerja mereka, yang kemudian melontarkannya di media.

”Pak Bambang kawan saya sejak lama di organisasi kepemudaan. Saya paham posisi beliau sebagai Anggota Dewan yang terhormat sebagai bagian integral dari Pemerintah Daerah. DPRD dan Pemkot Manado berdasarkan UU Pemda sama-sama adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi masing-masing yang bermuara pada pelayanan masyarakat dan peningkatan pembangunan,” ujarnya, Sabtu (25/10/2020) siang.

“Saya tak ingin berpolemik di media termasuk media sosial karena beberapa pihak sengaja termasuk oknum wartawan tertentu memang sudah sejak lama mempolitisasi informasi dan membenturkan perbedaan pendapat yang sebenarnya sifatnya normatif, termasuk menjadikannya sebagai komoditas politik. Padahal meningkatkan literasi digital itu sudah rumus ASN Diskominfo sejak berstatus Perangkat Daerah Tipe A pada akhir 2016,” lanjut birokrat murah senyum ini.

Dan kepada Bambang Hermawan, selaku kawan lama, meskipun dalam pemberitaan sebuah media online meyebut tidak mengenal FM, namun FM bersedia sharing dan tukar pikiran dengan Bambang jika Bambang punya waktu luang.

”Untuk memperjelas nanti jo kalu baku dapa deng Mas Bambang, kita kase langsung Perwako 23/2020 supaya boleh lia langsung apa saja tupoksi C3. Mo berdiskusi sesehat apapun nanti le ada oknum yang beking komoditas. Tapi sekadar gambaran singkat berdasarkan Perwako tersebut posisi C3 dengan Dinas Kominfo yang bersifat komplementer sudah disampaikan kepada seluruh pejabat di Dinas Kominfo, dan karena merupakan kebijakan pimpinan, torang samua wajib melaksanakan.’ ujar Ketua GMKI Manado Periode 2002-2004, Sekretaris Komisi Pemuda Sinode GMIM periode 2005-2010, yang juga pernah menjabat Ketua Panwaslu Manado.(DONWU)