Pemekaran Kelurahan belum jelas, warga GPI tuntut pertanggung-jawaban DPRD Manado

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Warga Kelurahan Buha yang berdomisili di Perum GPI Mapanget dalam pertemuan salah satunya membahas soal pemekaran Kelurahan Paniki Sosonopan.

MANADO, BERITASULUT.CO.ID – Hampir tiga tahun lamanya, rencana pemekaran kekurahan di Kota Manado belum juga tuntas. Padahal sebelum perhelatan Pemilu Legislatif (Pileg), sejumlah wakil rakyat di DPRD Manado getol berjanji berkoar-koar soal pemekaran dan penggabungan beberapa kelurahan.

Warga yang paling merasakan janji tersebut adalah warga di Kecamatan Mapanget, khususnya yang berdomisili di Kelurahan Buha, tepatnya di Perum GPI (Griya Paniki Indah). Mereka mengaku dibikin bingung oleh DPRD Manado terkait rencana pemekaran dan penggabungan kelurahan.

“Jangan-jangan dulu itu hanya kepentingan politik pemilihan anggota legislatif beberapa anggota dewan untuk periode 2019-2024. Jika dugaan ini benar, berarti kita masyarakat telah dibodohi oleh para wakil rakyat kita sendiri,” ujar Cris Polii curiga, sebagaimana diberitakan manadoline.com, Senin (28/10/2019).

Kecurigaan sama juga diutarakan Ari Mandagie. Pasalnya, lewat sejumlah pemberitaan di media ketika itu, Ketua Pansus Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di DPRD Manado, Sonny Lela, banyak memberikan statemen soal pembahasan pemekaran kelurahan.

“Sudah dua tahun lebih pembahasan itu kenapa tidak ada hasilnya? Perdanya juga mana. Kok tiba-tiba hilang begitu saja. Ini pembodohan publik. Kalau tidak salah Pak Sonny Lela itu kan Ketua Pansus, yang mencalonkan diri dari Dapil Singikil-Mapanget. Harusnya beliau perjuangkan itu dan pertangungjawabkan stetmen-stetmennya ketika itu,” tukas Mandagie.

Saat ini Pemkot Manado ini telah menyediakan kantor kelurahan persiapan Paniki Sosonopan yang terletak di kawasan Perumahan GPI. Sayangnya, kantor tersebut bisa jadi hanya formalitas, karena Lurahnya belum bisa devinitif menyusul Ranperda pemekaran hingga saat ini belum disahkan DPRD Manado menjadi Perda.

“Kalau dewan belum sahkan Perdanya sampai kapanpun, kantor kelurahan persiapan Paniki-Sosonopan cuma jadi mubazir,” ujar Meylan Waworuntu, ibu rumah tangga warga GPI.

Baca Juga:  Demokrat: Yang berkompetisi Jokowi dan Prabowo, tapi SBY yang ‘digebukin’

Pemkot Manado sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena terkait Ranperda Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan, karena merupakan Perda Inisiatif DPRD Manado periode sebelumnya.

“Itu sudah ranahnya dewan. Yang pasti kami eksekutif sudah melengkapi dokumen-dokumen fisik untuk menunjang pembentukan perda tersebut dan sudah diserahkan ke Pansus. Konfirmasi saja ke dewan, ke Pak Sonny Lela ketua pansusnya,” ungkap Sekda Kota Manado, Micler CS Lakat SH MH kepada wartawan.

Belum lama ini, Sonny Lela yang kinj menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( Bapemperda) DPRD Manado, berujar kalau Ranperda Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan masih terganjal dengan PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan .

“Perlu dilakukan pengkajian kembali karena tidak relevan dengan Permendagri 31 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penghapusan Kelurahan. Tapi kita akan tuntaskan beberapa Ranperda termasuk ranperda kelurahan akan diprioritas,” janji Lela.(DONWU)