Polemik kekosongan kas daerah Minut, ini pandangan pengamat Stefanus Sampe

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Pemerhati politik, Stefanus Sampe.

AIRMADIDI, BERITASULUT.co.id – Beberapa hari terakhir ini, para perangkat desa di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) mengeluhkan gaji yang tidak diterima sejak April 2020.

Malah, janji Pemkab Minut untuk membayar seluruh penghasilan tetap (siltap), rupanya hanya terealisasi satu bulan saja. Rapat dengar pendapat atau hearing pun harus dilakukan DPRD Kabupaten Minut dengan Badan Keuangan Pemkab Minut.

Ironinya, saat hearing justru pejabat Badan Keuangan berujar bahwa pembayaran siltap atau gaji para perangkat desa, untuk saat ini kas daerah belum mampu mencairkan siltap karena masih menunggu pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sontak hal itu menuai kritik legislator.

Polemik itu kemudian ditanggapi dosen FISIP dan dosen Pascasarjana Unsrat yang juga pemerhati politik, Stefanus Sampe PhD. Ia berujar, pada prinsipnya pengelolaan keuangan daerah harus transparan ke publik, termasuk pengelolaan dana kas daerah.

“Kekosongan kas daerah itu harus dijelaskan penyebabnya, apakah terjadi karena melesetnya proyeksi pendapatan daerah berarti adanya ketidaksesuaian dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; atau karena proyeksi pendapatan tercapai tetapi dananya kemudian dialihkan ke pembiayaan lainnya. Peralihan atau pergeseran anggaran itu sangat dimungkinkan dan diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011,” ujarnya kepada BERITASULUT.co.id, Senin (03/08/2020).

Dijelaskan jebolan S3 Pemerintahan University of Canberra Australia ini, dalam peraturan-peraturan juga dijelaskan tentang bagaimana pergeseran anggaran yang harus dilakukan.

“Ada pergeseran anggaran yang dilakukan melalui perubahan peraturan daerah (Perda), perubahan peraturan kepala daerah (perkada), atau hanya ditetapkan oleh kepala daerah saja,” jelas mantan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) ACT Canberra.

Baca Juga:  Mengenal danau Seper Lembean, tak pernah tahu darimana mata airnya

Namun demikian, pergeseran anggaran ini harus dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan ke publik.

“Pemda harus hati-hati dalam pelaksanaan pergeseran anggaran ini karena sampai saat ini sudah banyak kepala SKPD dan bahkan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi karena salah penafsiran dan pelaksanaan pergeseran anggaran ini,” kata Stefanus Sampe.

Lanjut kata dia, pergeseran anggaran itu harus juga mempertimbangkan prioritas anggaran yang sudah disepakati dengan DPRD. Jangan sampai dana yang diperuntukkan untuk belanja-belanja yang prioritas dan mendasar seperti gaji perangkat desa yang dialihkan untuk pembiayaan lainnya daripada belanja-belanja yang bukan prioritas.

“Pencairan gaji perangkat daerah sangat penting selain menjadi hak dari para perangkat daerah, pencairan gaji perangkat daerah ini secara makroekonomi sangat strategis dan berguna untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya dapat menggerakkan kembali roda perekonomian di minahasa utara yang terhenti karena wabah Covid-19,” tukasnya.

Kalaupun terjadi pengalihan dana kas daerah untuk pembiayaan penanggulangan Covid-19, pemkab harus memiliki legalitas, dan transparan jumlah dan penggunaannya.

“Pembiayaan penanggulangan Covid-19 yang berasal dari dana kas daerah juga jangan sampai tumpang tindih dengan pembiayaan penanggulangan Covid-19 yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Jangan kemudian dana penanggulangan Covid-19 dari pemerintah pusat diklaim oleh pemerintah daerah sebagai dana dari pergeseran anggaran daerah,” tegas Stefanus Sampe.

Untuk itu, pemerintah daerah harus transparan dengan dana untuk penanggulangan Covid-19 karena sampai saat ini belum nampak program-program yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam penanggulangan Covid-19.

“Mengingat bahwa pemerintah pusat sudah mengucurkan dana penanggulangan wabah Covid-19 sampai ke kabupaten dan kota. Jangan sampai kemudian program penanggulangan Covid-19 ini didompleng dengan kepentingan pencalonan dalam pilkada nanti,” tukas Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Alumni Unsrat ini.(FANNY)