RAPBD-P Manado 2020 mandek, Ferry Liando: Ini skenario elit parpol yang haus kekuasaan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Pengamat politik dan pemerintahan, Dr Ferry Liando.

MANADO, BERITASULUT.co.id – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Manado Tahun 2020 masih tertahan di lembaga DPRD Kota Manado.

Tarik ulur pembahasan hingga berkali-kalinya Wakil Ketua DPRD dari Partai Demokrat Noortje Van Bone mengetuk palu skors, membuat pembahasan hajat hidup orang banyak, belum ada kejelasan.

Rakyat gerah, wakil rakyat yang harusnya berjuang dan mengedepankan kepentingan rakyat, justru dinilai tersandera kepentingan partai politik di tengah kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020, khususnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Manado.

“Sebaiknya kepentingan publik jangan tersnadra pada kepentingan politik pilkada. Jangan sampai karena perbedaan dukungan calon dan beda parpol menyebabkan hak masyarakat terganggu,” ujar pengamat politik dan pemerintahan Dr Ferry Liando, Minggu (18/10/2020) siang.

Dalam RAPBD-P Kota Manado 2020 tersebut, sejumlah program pro-rakyat ada di dalamnya yang sudah menjadi program pemerintah.

“Jika sumber daya pendukung pemberintah seperti THL tidak menerima honor, maka dampaknya pada kualitas pelayanan publik. Bisa saja pelayanan yang diberikan tak sesuai harapan karena kendala honor,” ujar Ferry Liando.

Kemudian, lanjut dosen Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) Manado ini, masyarakat juga akan terganggu karena kondisi kota makin kotor karena hak petugas kebersihan belum dibayarkan.

“Petugas pengangkut sampah bisa jadi tak bekerja maksimal karena tak punya kompensasi,” tegasnya.

Bahkan lebih keras Ferry Liando menilai kalau kondisi ini adalah ambisi kekuasan elit politik sehingga rakyat yang menjadi korban.

“Ini semua skenario oleh sebagian elit parpol yang haus kekuasaan. Hanya dengan ambisi kekuasan, maka rakyat juga yang dikorbankan,” tandas Ferry Liando menduga tanpa menyebut elit yang hasu kekuasaan itu.

Baca Juga:  Tepati pesan Walikota GSVL, Ka’ Tune akan benahi kembali pasar tradisional jadi lebih baik

“Para elit parpol ini mengancam para anggotanya di DPRD agar ikut sejalan dengan sikap parpol. Kalau tidak, mereka akan diancam PAW,” lanjutnya.

Ia juga mengangap politisi di DPRD bukan pelaku utama penghambat kebijakan. Tapi mereka hanya korban dari ambisi para elit parpol yang hendak mengambil bagian dalam kekuasaan.

“Namun jangan pernah mengaku wakil rakyat jika setiap sikap dan tindakan hanya sekedar jadi wayang yang terlalu didominasi dan dikendalikan para dalang,” sindir Ferry Liando.

Untuk itu, ia menyarankan para Anggota DPRD harus senafas dan sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan publik. “Bukan tunduk pada keinginan elit parpol,” tukasnya.

Diketahui, sejauh ini hanya Fraksi Partai Nasdem (di dalamnya termasuk politisi Perindo) yang ngotot agar RAPBD-P Manado 2020 segera dituntaskan karena banyak kepentingan rakyat di dalamnya.

Antara lain dana untuk lanjut usia (lansia), dana untuk rohaniwan, honor petugas kebersihan, honor Tenaga Harian Lepas (THL), gaji Tenaga Kesehatan Covid-19, dan lain sebagainya.(INAF)