Terkait kasus proyek kampus di Sulut, KPK periksa mantan Mendagri Gamawan Fauzi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mantan Mendagri Gamawan Fauzi memberikan keterangan pers usai diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus IPDN Tondano.

JAKARTA, BERITASULUT.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Utara di Tondano, Minahasa, Tahun Anggaran 2011.

Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan pejabat Kemendagri Dudy Jocom.

“Penyidik mendalami terkait persetujuan pemenangan lelang atas proyek pembangunan IPDN yang nilainya di atas Rp100 miliar tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (18/11/2019), dilansir dari mediaindonesia.com.

Seusai pemeriksaan, Gamawan membenarkan penyidik komisi mencecarnya soal tanda tangan dia sebagai menteri terkait dalam lelang proyek kampus IPDN. Gamawan mengaku meneken proyek itu setelah dilakukan peninjauan ulang ditinjau oleh BPKP.

“Kalau proyek di atas Rp100 miliar ditandatangani menteri. Iya, saya bilang itu saya yang tanda tangan tapi setelah di-review oleh BPKP. Setelah di-review baru saya tanda tangan,” kata Gamawan usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2019), sebagaimana diberitakan detikcom.

“Jadi sebentar saja itu untuk 3 berkas untuk tersangka Dudy Jocom dan 2 kontraktor lainnya,” lanjutnya.

Salah satu pertanyaan disebut Gamawan berkaitan soal tanda tangannya sebagai menteri saat itu. Gamawan mengaku meneken proyek itu setelah ditinjau ulang oleh BPKP.

“Ditanya kalau proyek di atas Rp 100 miliar kan ditandatangani menteri. Iya saya bilang itu saya tanda tangan tapi setelah di-review oleh BPKP. Tapi setelah di-review baru saya tanda tangan,” kata Gamawan.

Perihal kasus ini KPK menjerat Dudy Jocom sebagai mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri sebagai tersangka dugaan korupsi proyek gedung IPDN. Proyek yang berkaitan dengan Dudy berada di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Utara (Sulut).

Baca Juga:  BNN dan IWO kerjasama cegah dan berantas narkoba

Selain Dudy, KPK menetapkan Kepala Divisi Gedung PT Waskita Karya, Adi Wibowo, sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung kampus IPDN di Sulsel. Kemudian, KPK juga menetapkan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko, sebagai tersangka dugaan korupsi proyek gedung kampus IPDN di Minahasa Sulut.

KPK menduga ada kesepakatan pembagian pekerjaan antara PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya yang dilakukan sebelum lelang. Dudy diduga meminta fee sebesar 7 persen atas pembagian pekerjaan ini.

Dudy kemudian diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen pada 2011 agar dana bisa dicairkan. Padahal pekerjaan belum selesai.

“Dari kedua proyek itu, diduga negara mengalami kerugian total sekurangnya Rp 21 miliar yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut. Proyek pembangunan kampus IPDN Sulawesi Selatan Rp 11,18 miliar dan Sulawesi Utara Rp 9,3 miliar,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK.(MEIC/DETC)