Tomas angkat suara terkait batalnya pelantikan PD dan BPD Lowatag

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ilustrasi.

TOULUAAN SELATAN, BERITASULUT.co.id – Kisruh batalnya pelantikan Perangkat Desa (PD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lowatag, Kecamatan Touluaan Selatan (Tousel), Senin (18/05/2020) lalu, menuai kritik masyarakat. Diketahui, penyebabnya berawal dari adanya keberatan masyarakat lewat postingan group facebook yang diunggah pada Minggu (17/05/2020) malam lalu.

“Saya selaku warga Desa Lowatag, Kecamatan Touluaan Selatan, ingin bertanya kepada bapak Bupati tentang adanya penetapan SK PD dan BPD di Desa Lowatag, karena ada beberapa nama yang tidak diketahui oleh Hukum Tua, kemudian tidak memiliki ijazah atau tidak melegalisir ijazah, jadi apa wewenang Hukum Tua itu? Sebab, seingat saya Hukum Tua itu berhak mengangkat dan memberhentikan PD dan BPD, lalu yang terjadi sekarang ini seakan Hukum Tua tidak ada lagi hak untuk itu, jadi untuk PD dan BPD Lowatag mohon untuk ditinjau kembali,” tulis Dintje Keintjem, lewat akun Facebooknya.

Bahkan pada postingan berikutnya, Keintjem mempertanyakan tentang pengangkatan BPD yang tidak memiliki ijazah.

“Bolehkah saya bertanya mengenai pengangkatan PD dan BPD di Toulsel yang tidak memiliki ijazah, lalu bisa menjadi BPD?,” lagi tulis Keintjem.

Bukan hanya itu, postingan dari media sosial yang sama, akun Jenny Innej Pinulogod yang mempertanyakan hak hukum tua terkait dengan pengangkatan perangkat desa dan BPD sehingga membuat Wakil Bupati Mitra tidak berani melantik mereka.

“Apa sebenarnya hak dari Hukum Tua dalam hal pengangkatan perangkat desa?, karena yang terjadi semua bukan dari Hukum Tua, entah siapa, kami masyarakat sangat kecewa dalam hal ini,” tulis Pinulogod.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat (Tomas) Desa Lowatag mengungkapkan kekesalannya terkait postingan tersebut.

Baca Juga:  Keras! Ini pesan Ferry Liando kepada 5 kepala daerah yang baru dilantik

“Saya heran dengan postingan itu, yang satu ketua tim penggerak PKK (DK) dan yang satu lagi menantu dari hukum tua (JP), apakah mau menjatuhkan hukum tua?,” ungkap sumber yang tidak ingin namanya disebutkan.

Sumber menjelaskan, harusnya mereka mendukung apa yang menjadi keputusan hukum tua terkait dengan SK yang dikeluarkan, dan jangan bawa nama masyarakat.

“Setahu saya, aturannya kumtua mengusulkan nama perangkat desa dan BPD ke kecamatan, kemudian diverifikasi lalu diteruskan ke dinas PMD. Jadi SK itukan sesuai dengan apa yang diusulkan oleh kumtua,” beber sumber.

Sumber pun menambahkan, sebagai bentuk loyalitas kepada atasan, harusnya hukum tua hadir dalam acara pelantikan walaupun perangkat desanya belum dilantik.

“Atasan itu harus dihargai, jangan karena merasa dekat dengan pak wakil bupati lantas pandang enteng,” kesalnya.

Camat Touluaan Selatan, Jan Marthen Wanga menjelaskan, batal dilantiknya PD dan BPD Lowatag bukan karena postingan facebook dari masyarakat.

“Belum dilantik karena ada calon BPD yang tidak memiliki ijazah,” singkat Wanga, Jumat (22/05/2020).

Hukum Tua Desa Lowatag, Nova Munaiseche langsung membantah kalau mengusulkan calon BPD yang tidak memiliki ijazah.

“Tidak pernah saya hubungi, apalagi mengusulkan nama yang bersangkutan,” tukasnya.(HENGLY)