Walikota GSVL tanda-tangani KUA-PPAS APBD Manado 2021

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MANADO, BERITASULUT.co.id – Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan progam kerja yang optimal. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada.

Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk itu, agar APBD Tahun 2021 berjalan lancar, maka DPRD Kota Manado menggelar sidang paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dengan Walikota Manado terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Manado Aaltje Dondokambey didampingi Wakil Ketua Adrey Laikun, berakhir Sabtu (28/11/2020) subuh atau tepatnya pukul 02.40 Wita.

Meskipun berlangsung hingga subuh, namun Walikota Manado Dr GS Vicky Lumentut (GSVL) menghadiri langsung rapat tersebut sampai selesai. Bahkan semenjak siang, sore sampai malam, Walikota GSVL dengan setia menunggu.

Dan berharap batas waktu yang diberikan sampai 30 November 2020, APBD Kota Manado tahun 2021 sudah bisa ditetapkan menjadi Rancangan APBD Tahun 2021.

Walikota GSVL mengatakan, meskipun momentum pembahasan KUA-PPAS tahun 2021 dilaksanakan dalam musim Pilkada, namun dirinya tetap berharap kepentingan masyarakat di atas segala-galanya.

“Jangan lagi masyarakat kota Manado jadi korban politik hanya karena Pilkada,” kata Walikota Manado dua periode pilihan rakyat ini.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah memberi definisi atas KUA, yaitu dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Baca Juga:  Bapelitbangda Manado ‘jual’ PANADA LINI di iven AIS Forum 2019

Masih dalam Peraturan Pemerintah yang sama, PPAS didefiniskan sebagai program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, antara lain Sekda yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Anggota TAPD, sejumlah pejabat Pemkot Manado, dan sejumlah Anggota DPRD Manado.(LIPSUS)