Mengapa kartu nikah hanya untuk Muslim?

Kartu nikah hanya untuk Muslim.

JAKARTA, BERITASULUT.CO.ID – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) Kementrian Agama (Kemenag) baru-baru ini mengeluarkan terobosan inovasi penerbitan kartu nikah.

Namun, inovasi ini menuai pro dan kontra, termasuk soal kepemilikan kartu nikah yang hanya untuk pasangan muslim.

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Supil Kementrian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif menjelaskan, sistem pendataan pernikahan di Indonesia, terbagi menjadi dua.

Antara lain, pencacatan pasangan muslim di Kantor Urusan Agama (KUA), dan pencatatan pasangan non-muslim di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Menurut dia, selama ini data catatan pernikahan non-muslim sudah lengkap, di mana nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera dalam Kartu Tanda Kependudukan (KTP) akan langsung menunjukkan data pasangannya. Pengintegrasian data ini, lanjut Zudan juga telah diterapkan sejak lama oleh Kemendagri.

“Kalau di Dukcapil itu produknya Akta, bentuknya selembar begitu seperti piagam, bukan berupa buku, dan sudah ada NIK-nya. Jadi saat mengetik NIK, maka akan langsung terdata siapa istri atau suaminya,” jelas Zudan di Jakarta, Kamis 15 November 2018, seperti dilansir dari Republika.

Adapun kerjasama Kemendagri dengan Kemenag tentang sistem informasi manajemen pernikahan, kata Zudan, adalah upaya untuk memperbarui data pasangan yang menikah di KUA agar datanya dapat secara otomatis masuk ke Dukcapil.

Hal ini dilakukan, mengingat banyaknya pasangan muslim yang telah memiliki buku nikah, namun tidak segera melapor ke Dukcapil, sehingga statusnya dalam data Dukcapil masih belum berubah.

“Ini merupakan kerja sama yang kita (Kemendagri) koordinasikan dengan Kemenag agar kedepannya, siapa pun yang menikah di KUA, datanya akan langsung terintegrasi ke Dukcapil,” jelas dia.

Namun dia menegaskan, kerja sama ini bukan berarti sistem pencatatan di KUA kurang baik. Hanya saja, pembaruan data pernikahan belum otomatis, ditambah banyaknya warga yang malas melapor setelah menikah, membuat banyaknya perbedaan pada data status pernikahan di KUA dengan Dukcapil.

“Ini bukan berarti pencatatan di KUA kurang ya. Pencatatan KUA sudah benar, hanya saja pemberian data terbarunya ke Dukcapil yang belum otomatis,” kata Zudan.  

“Melalui kerja sama ini, maka saat warga tidak langsung melapor setelah menikah, maka datanya akan langsung kami ambil secara otomatis dari KUA untuk diintegrasikan dengan Dukcapil,” lanjut dia.

Zudan menilai, terobosan Kemenag untuk mengadakan kartu nikah dapat menjadi program yang patut ditindaklanjuti. Mengingat bentuknya yang praktis dan memudahkan masyarakat dalam pengecekan data pernikahan.

“Saya kira ini bisa dilanjutkan, karena memang praktis, dari pada harus membawa buku nikah,” kata Zudan.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag, Mohsen, menegaskan kartu nikah hanya diberlakukan bagi pasangan beragama Islam. Menurut dia, kebijakan pengadaan kartu nikah, merupakan upaya Dirjen Bimas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita tidak melayani kartu nikah untuk non-muslim jadi Bimas Islam Kemenag ini hanya menyediakan layanan untuk urusan agama Islam,” kata Mohsen.

“Kita (Bimas Islam) kan hanya konsentrasi bagaimana menyiapkan layanan dengan fungsi kita. Fungsi kita kan melayani masyarakat muslim saja,” tambah dia.

Mohsen mengatakan, untuk kebijakan lebih lanjut mengenai diberlakukan atau tidaknya kartu nikah bagi non-muslim, bukan menjadi urusan Bimas Islam Kemenag. Melainkan, hal itu menjadi urusan Dukcapil.(REPC)

.

Exit mobile version