Raih predikat “BB” SAKIP 2018, Pemkot Manado pertahankan hasil 2017

Wakil Walikota Manado Mor Bastiaan saat menerima penghargaan dari MenPAN-RB Syafruddin atas SAKIP Pemkot Manado 2018.

MAKASSAR, BERITASULUT.CO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada tahun 2018 telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di Wilayah III yang meliputi Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Atas dasar tersebut KemenPAN-RB menyelenggarakan acara penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah III Tahun 2018, pada Selasa (19/02/2018) di Kota Makassar, Sulsel.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Yusuf Ateh mengungkapkan, predikat “AA” diberikan kepada Pemda yang meraih nilai 90-100, sedangkan A dengan nilai 80-90, “BB” dengan nilai 70-80, “B” untuk yang nilainya 60-70, “CC” dengan nilai 50-60, sementara “C” untuk yang nilainya 30-50, sedangkan yang nilanya kurang dari 30 predikatnya D.

Dikatakan, dalam evaluasi SAKIP pemda secara keseluruhan tahun 2018 ada 13 pemda yang meraih predikat A, terdiri dari empat pemerintah provinsi dan sembilan kabupaten/kota. Sedangkan yang meraih predikat BB ada 46, terdiri dari enam pemerintah provinsi dan 40 kabupaten/kota.

Adapun yang meraih predikat B sebanyak 203 pemda, terdiri dari 18 pemprov dan 185 kabupaten/kota. Untuk pemerintah provinsi, masih ada lima yang predikatnya CC, sedangkan kabupaten/kota ada 162. Adapun yang predikatnya C masih ada 97, dan yang predikatnya D masih ada lima kabupaten/kota.

Bangga, tetapi juga menjadi pekerjaan rumah

Hasilnya, Kota Manado mendapatkan nilai BB atas SAKIP 2018. Itu berarti, Kota Manado di bawah pemerintahan Walikota DR GS Vicky Lumentut (GSVL) dan Wakil Walikota Mor D Bastiaan SE, sukses mempertahankan apa yang diraih tahun 2017.

“Puji Tuhan, Pemerintah Kota Manado menerima Laporan Hasi Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Kementerian PAN-RB dengan Predikat “BB”. Ini membanggakan bagi kita tetapi juga menjadi pekerjaan rumah untuk terus meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja,” ujar Wawali Mor, usai menerima penghargaan dari Menteri PAN-RB Drs Syafruddin MSi.

LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Tahun 2024 Indonesia dapat menghemat anggaran 900 triliun

MenPAN-RB Syafruddin pun menghimbau, seluruh pimpinan daerah belajar sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan ke DIY. Menurut dia, apabila seluruh daerah telah mencapai SAKIP dengan nilai AA, maka tahun 2024 Indonesia dapat menghemat anggaran sebesar Rp900 triliun.

Menteri juga menekankan, kinerja aparat pemerintahan harus semakin inovatif dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga akan cepat dan akurat menyentuh harapan masyarakat.

Melalui penerapan SAKIP, terbukti mampu mencegah potensi pemborosan anggaran. Untuk di daerah Wilayah III ini sendiri mampu menghemat anggaran hingga Rp6,9 triliun dalam tahun 2018.

Sebut Syafruddin pula, SAKIP bukan hanya pemberian nilai, namun juga menggambarkan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Menurutnya, SAKIP adalah katalisator terciptanya efisiensi melalui penguatan implementasi manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Tahapan penerapan SAKIP dimulai dengan menetapkan sasaran strategis pada masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. Sasaran strategis tersebut harus disertai dengan ukuran keberhasilan dan target yang jelas dan terukur, sehingga instansi pemerintah dapat menjawab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasarannya.(*/LIPSUS)