Terima surat Plt Bupati Talaud, Tuange janji kembalikan jabatan 305 ASN

Wagub Sulut Steven Kandouw saat menyerahkan surat Plt kepada Petrus Tuange sebagai Bupati Talaud mengganti SWM yang ditahan KPK.

MANADO, BERITASULUT.CO.ID – Perintah Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE agar segera mengangkat Wakil Bupati Talaud Petrus Simon Tuange sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Talaud, langsung direspon.

Dimana pada Kamis (02/55/2019) siang tadi di Kantor Gubernur Jln 17 Agustus, Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw mewakili Gubernur Olly menyerahkan surat penunjukan Plt Bupati kepada Petrus Tuange, menggantikan Bupati Sri Wahyumi Manalip (SWM) yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.

Penyerahan surat penunjukan tersebut diserahkan langsung oleh Wagub Kandouw didampingi Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sulut Jemmy Kumendong dan Kabag OTDA Rollies Rondonuwu.

“Roda pemerintah di Talaud harus tetap berjalan dengan baik. Bekerjalah sesuai dengan kepentingan rakyat sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Saya rasa pak Wakil Bupati tak asing lagi memimpin daerah kepulauan Talaud tersebut,” pesan Gubernur Olly melalui Wagub Kandouw.

Tuange kemudian menyampaikan terima kepada Gubernur dan Wagub Sulut yang sudah percayakan dirinya sebagai Plt Bupati Talaud.

“Kepercayaan ini saya akan pegang teguh sesuai dengan amanat pimpinan. Setelah saya dipercayakan sebagai Plt Bupati Talaud, langkah awal saya akan menggelar rapat dengan Forkompinda Talaud dan tokoh masyarakat serta seluruh jajaran Pemkab Talaud,” ujarnya.

Di sisi lain, Tuange juga tegas mengatakan bahwa pada Senin pekan depan, dirinya akan menindaklanjuti Surat Mendagri Tjahjo Kumolo beberapa waktu yang lalu tentang pelantikan 305 PNS di lingkup Pemkab Talaud yang telah melanggar aturan.

“Senin depan saya akan kembalikan jabatan 305 ASN di Talaud dan mencabut SK Bupati terkait 305 pejabat yang telah dilantik Bupati SWM, sesuai dengan edaran Mendagri yang menyatakan pelantikan tersebut menyalahi aturan,” tegas Tuange.(HPSU)

Exit mobile version