RATAHAN, BERITASULUT.co.id – Adanya penghapusan bantuan untuk lansia dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh oknum hukum tua di daerah pemilihannya, politisi Partai Gerindra, Amar Kosoloi, menyampaikan kritiknya akan tindakan tersebut.
Menurut Amar, pemberian bantuan bagi kaum lansia dan BLT harus dilakukan pada rel dan aturan main yang berlaku. “Bantuannya sudah diatur dalam juklak dan juknis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan menghapus hak yang sudah menjadi milik orang-orang tua dan jangan bawa-bawa nama bupati,” beber anggota DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) ini, Senin (16/11/2020).
Ia menegaskan, Bupati Mitra tidak seperti yang sering dicatut sejumlah oknum. Amar mengungkapkan, dalam banyak diskusi dengan pihak DPRD, bupati selalu mengingatkan untuk memprioritaskan orang-orang tua.
“Termasuk saat rapat bersama, bupati selalu mengingatkan hal itu. Siapapun dia, pak bupati selalu katakan prioritaskan lansia. Jadi jangan bawa-bawa nama bupati karna beliau tidak sekejam itu,” tegasnya.
Ketua Fraksi Gerakan Keadilan Indonesia (F-GKI) ini pun menyayangkan adanya oknum hukum tua yang melakukan tindakan diluar batas seperti menekan-nekan masyarakat lewat pemberian berbagai program bantuan.
“Justru dengan bantuan ini sangat membantu program-program pemerintah. Bahkan dengan demikian efektifitas kepentingan politik itu justru lebih baik. Jadi jangan “kebiri” hak-hak orang karena berbeda pilihan,” sesal Amar.
“Saya ingatkan lagi, jangan sekali-kali mencatut nama bupati karena beliau tidak searogan yang dibayangkan. Jangan catut nama bupati dan jangan buat narasi-narasi seperti itu,” semburnya.
Jika narasi-narasi seperti itu terus dilakukan, menurut Amar, akan sangat merugikan nama baik bupati. Bahkan yang paling ekstrim dalam situasi pilkada ini yang bisa saja akan merusak elektabilitas pasangan OD-SK karna ulah aparat-aparat di desa.
Amar pun mengingatkan para pihak dimaksud, untuk tidak membangun image seolah-olah bupati Mitra seorang yang arogan bahkan diktator. Kerena menurutnya, selama ini bupati selalu memberi instruksi tapi jajaran dibawah itu terlalu keras menjalankan bahkan salah menafsirkan keputusan bupati. Ini yang selalu terjadi sehingga harus diberangus secara tuntas di Kabupaten Mitra. (HENGLY)
