Melonguane, BERITASULUT.co.id – Arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah dilaksanakan oleh Pemkab Kepualauan Talaud.
Bahkan menurut Bupati Elly Engelbert Lasut (E2L), sistem tersebut juga terintegrasi hingga tingkat desa.
“Dalam kesulitan dan tantangan dalam terbatasnya akses informasi, Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksankan SIPD. Dan terintegrasi SIPD bahkan sampai pada tingkat desa,” ujarnya.
Dikatakan, SIPD sangat penting. Karena bertujuan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan secara sustainable atau berkelanjutan berdasarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu.
“Terutama dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses oleh instansi pusat dan daerah,” katanya.
Lanjut sosok visioner ini, perencanaan pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
“Perencanaan juga dapat dipahami sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia,” jelas E2L.
Ditambahkan, SIPD bukan hanya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah semata. Namun, sistem itu juga berperan dalam proses integrasi e-Database, e-Planning, e-Monev, dan e-Reporting.
“Selain itu, peran SIPD juga meliputi seluruh proses, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, monitoring, evaluasi program dan anggaran daerah, hingga pelaporan,” tutup E2L.
Sebelumnya, Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni mengungkapkan, SIPD bukan hanya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah semata.
“Namun, sistem itu juga berperan dalam proses integrasi e-Database, e-Planning, e-Monev, dan e-Reporting,” sebutnya.
Apalagi, peran SIPD juga meliputi seluruh proses, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, monitoring, evaluasi program dan anggaran daerah, hingga pelaporan.
“SIPD bukan hanya menyangkut pengelolaan keuangan daerah saja. Tetapi integrasi keseluruhan proses mulai dari perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa, pengelolaan keuangan, sampai dengan monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Fatoni.
(tal)
