Kasus “Dego-Dego” dinilai lambat, ahli hukum: Polda Sulut bisa hilangkan kepercayaan publik terhadap Polri

  • Bagikan
Ahli hukum Dr Michael Barama SH MH.

Anehnya, kata Barama, Polda Sulut bukannya menindaklanjuti hasil gelar perkara khusus tersebut, tapu justru menerbitkan SP3D (Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas) No.B/20/II/RES.7.5/2023/Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2023 yang isinya menyebutkan jika perkara tersebut masih akan dilaporkan ke Biro Wassidik Mabes Polri untuk dilakukan supervise atau asistensi.

“Harusnya ini sudah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Di situ antara jaksa, hakim dan pengacara akan saling memberi masukan. Itulah yang dimaksudkan dalam sistem peradilan untuk mengontrol di dalam satu kesatuan,” jelas Mner Barama, sapaan akrabnya.

Untuk itu, penyidik Polda Sulut yang menangani perkara ini diminta saling koordinasi berdasarkan bukti-bukti yang ada tidak hanya menunggu.

“Mereka harus koordinasi apakah bukti-bukti sudah cukup atau tidak. Sebab kalau ini rusak, tidak jalan itu penegakan hukum,” tukas Barama.

Dia pun mengingatkan penyidik terkait Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang tindak pidana agar jangan sampai menghilangkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebagaimana yang didengung-dengungkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Integrated criminal justice system itu hal saling mengontrol, ada kesatuan pendapat, harus mulai dari situ untuk system penyidikannya. Apaguna penyidik bilang itu SPDP, penyerahan tahap I, tahap II. Jangan sampai UU-nya bagus tapi pelaksanaannya di lapangan nda bagus,” tegas Barama.

Untuk diketahui, saat ini Christine Irene Nansi Howan sebagai pihak pelapor masih berusaha mencari keadilan dan kepastian hukum atas laporan perkara mereka yang kini masih tertahan di Biro Wasidik Polda Sulut.

(donwu)

  • Bagikan