Manado, BERITASULUT.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama TAPD Pemprov Sulut melaksanakan pembahasan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulut, Kairagi 1, Kota Manado, Selasa (8/8/2023).
Parahnya, dalam pembahasan ini personil Banggar DPRD Priscilla Cindy Wurangian mempertanyakan masalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, dimana KUA-PPAS APBD 2024 terkesan copy paste.
“Hampir setiap tahun pembahasan APBD, KEK Bitung terus dimasukkan yang nantinya akan dikelola PT MSH meningkatkan investasi dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Selebihnya, yang terjadi saat ini, KEK Bitung sudah tidak terdengar gaungnya lagi, karena sudah tidak pernah dibahas. Ia curiga KEK Bitung ‘tenggelam’ dengan hadirnya KEK Likupang.
“Harusnya jelas apakah akan dilanjutkan atau sudah dipindahkan ke KEK Pariwisata Likupang atau bagaimana, padahal Sulut mendapat prioritas dari pemerintah pusat sehingga dapat dua KEK,” sindir srikandi cantik Partai Golkar ini.
Ia pun mengakui bahwa saat turun reses, masyarakat selalu pertanyakan soal KEK Bitung.
“Setiap kali turun sosper atau reses, masyarakat sering menanyakan KEK Bitung. Jadi KEK Bitung hanya PHP alias Pemberi Harapan Palsu,” kata legislator Sulut Dapil Bitung-Minut ini.
Terkait hal ini, Ketua TAPD Pemprov SUlut yang juga Sekprov Sulut Steve Keppel mengatakan, sesungguhnya KEK Bitung masih tetap menjadi objek destinasi bagi investor.
“Pemprov sudah alokasikan anggaran dan saat ini sudah terbangun pagar. Lanjut Sekprov, dari kementrian PUPR, ada juga bantuan dan dalam waktu dekat ada penataan kawasan,” ujarnya.
(ika)
