HVK mengaku dirinya banyak menerima laporan terkait banyak ASN yang tidak melaksanakan aturan sebagaimana mestinya atau diduga kuat terlibat politik praktis.
”Ada ASN bahkan penjabat yang mengarahkan dan memberikan penekanan ke paslon paslon tertentu. Apalagi para hukumtua dan pejabat hukum tua yang dalam aporan mengintimidasi para penerima bantuan sosial jika tidak memilih salah satu paslon,” jelasnya.
Ia berharap, agar hal ini menjadi perhatian khusus dan bahan evaluasi kedepan untuk pelaksanaan pemilu damai serta sebagai bahan edukasi dan informasi kepada masyarakat agar masyarakat penerima bantuan dalam bentuk apapun tetap tenang melaksanakan aktifitas seperti biasa.
(ika)
