Diduga langgar aturan, oknum caleg dapil Belang-Ratatotok inisial SK dilaporkan ke Bawaslu Mitra

  • Bagikan

RATAHAN, BERITASULUT.co.id – Diduga langgar aturan Pemilu, oknum Calon Legislatif (Caleg) dari PDI Perjuangan di dapil 2 (Belang-Ratatotok) berinisial SK, dilaporkan ke Bawaslu Minahasa Tenggara (Mitra) oleh LSM Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia atau LAKRI Mitra, baru-baru ini.

Ketua LSM LAKRI Mitra, Zulfan Yunus, angkat bicara soal dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum caleg tersebut. Menurut Zulfan, pihaknya mendapat informasi aduan masyarakat bahwa oknum caleg tersebut melakukan manuver kampanye yang diduga membagikan uang serta melibatkan perangkat di Desa Moreah.

Usai mendapat informasi, pihaknya turun dan menelusuri manuver oleh oknum yang dimaksud. Setelah mendapat cukup keterangan, pihaknya lanjut Zulfan, langsung memberikan laporan ke Bawaslu Mitra.

“Kami menemukan cukup alasan untuk membuat laporan ke Bawaslu Mitra, atas manuver yang dilakukan oknum caleg ini. Setidaknya sebagai calon harus tahu aturan dalam Pemilu. Sebab pembagian materi berupa uang atau mengiming-imingi sesuatu dalam bentuk apapun pada tahapan kampanye merupakan pelanggaran,” tukas Zulfan, sembari menyebutkan bahwa pihaknya menunggu proses yang berjalan di Bawaslu Mitra.

Pihaknya berharap Bawaslu Minahasa Tenggara agar objektif menilai letak dugaan pelanggaran dari oknum caleg tersebut. Jika kemudian terbukti telah melanggar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, maka sepatutnya juga yang bersangkutan mendapat sanksi sesuai aturan.

“Pada prinsipnya kami melengkapi bukti dugaan pelanggaran sebagaimana yang termaktub dalam aturan,” tandasnya.

Ia pun berharap, setiap kontestan Pemilu dapat melenggang dengan baik serta dapat mematuhi aturan kepemiluan. Sebab masyarakat saat ini butuh kerja yang nyata bukan sekedar ucapan, iming-iming uang apalagi memakai jasa lain, misalnya perangkat desa demi meraup suara.

“Atas dasar itulah kami berupaya untuk memberikan edukasi bagi masyarakat agar hindari jual beli suara hanya untuk kepentingan sesaat. Akan tapi gunakan hak pilih sesuai nurani dengan melihat calon wakil rakyat yang dapat diandalkan,” imbuh Zulfan.

Sementara, Bawaslu Minahasa Tenggara melalui Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Hj Dolly Van Gobel ketika di konfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut sembari menyebut laporan sementara berproses.

“Sementara berproses. Apabila dalam proses laporan tersebut terbukti ada pembagian uang, itu bisa di pidana” jelas Van Gobel. (***)

  • Bagikan