Manado, BERITASULUT.co.id – Rencana Koalisi Masyarakat Sulawesi Utara Pro Demokrasi hendak mengadakan aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan Jumat (16/2/2024) hari ini di Kantor KPU Sulut, Bawaslu Sulut, dan DPRD Sulut.
Hal ini dikatakan Risat Sanger Koordinator Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi dalam Press confrence, Jumat (16/02/24) di Lion Hotel Manado.
Hanya saja, Risat Sanger selaku Koordinator Koalisi Masyarakat Pro Demokrasi berujar, giat tersebut batal karena surat yang dilayangkan sejak Selasa di Polda Sulut sampai saat ini belum ada.
“Sampai kemarin kami berkoordinasi dan sudah tatap muka dengan pejabat Intelkam yang tadinya akan mengeluarkan STTP, hingga akhirnya sampai saat ini belum ada,” ujarnya dalam press conference di Hotel Lion Manado, Jumat (16/2/2024).
Sebab warga negara yang baik, kata dia, taat akan hukum. Namun mereka ingin menyampaikan ini murni kekeliruan administrasi atau kalalaian administrasi.
“Sampai kemarin kepengurusan STTP itu sudah diurus, tapi karena ada kesibukan namun hari ini kita follow up belum terjadi atau juga mungkin karena ada isu yang kami angkat sangat sensitif menjadi hambatan itu,” ungkap Risat.
Ia mengungkapkan bahwa digelarnya unjuk rasa ini meminta Presiden Joko Widodo untuk turun dari jabatannya.
“Alasannya yang membuat kami meminta Pak Joko Widodo untuk turun jabatannya, yakni pertama adalah dalam pemilihan umum legitimasi dari proses bagian yang amat penting sampai menuju legitimasi hasil akhir sebagai warga negara yang baik kami memutuskan untuk menghormati yang nantinya akan menjadi hasil Pemilu 2024 hingga adanya pelantikan yang menggantikan presiden nantinya,kami akan loyal terhadap kepentingan republik akan tetapi seperti yang diketahui masyarakat bahwa adanya dugaan-dugaan berseliweran baik yang sedang disampaikan oleh bocor halus tempo. Yang terakhir adalah, ini semua merujuk dari kesiapan-kesiapan yang kami lihat adanya upaya-upaya kotor dibalik pemilu tersebut,” jelas Risat.
