Bitung, BERITASULUT.CO.ID – Pengelolaan bantuan bencana sering menjadi buah simalakama. Di satu sisi sangat dibutuhkan warga terdampak bencana, tapi di sisi lain bantuan yang masuk ke posko penanganan bencana dan yang disalurkan terkadang tidak diketahui warga.
Belajar dari pengalaman banyak daerah, Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri MM menegaskan bahwa pengelolaan bantuan bencana yang terjadi di Kota Bitung pada 6-7 April 2024 wajib dilakukan oleh seluruh pengelola secara terbuka, transparan, dan dapat diikuti oleh warga masyarakat termasuk netizen secara real time.
“Pengelolaan data secara transparan dan dilakukan online, sudah menjadi kebutuhan di era digital sekarang,” ujar Walikota Maurits Mantiri, di Posko Penanganan Bencana di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bitung Kompleks Kantor Walikota Bitung, Jumat (12/4/2024).
“Ketepatan data bantuan terkumpul, kebutuhan penerima manfaat, dan prioritas distribusi lokasi merupakan unsur-unsur yang menjadi pusat perhatian kami,” ujarnya.
Ketua P/KB Sinode GMIM ini juga berujar, setiap bantuan yang masuk di posko harus secepatnya disalurkan kepada warga yang terdampak.
“Inspektorat lakukan audit terhadap bantuan yang masuk dan bantuan keluar. Media Center buat rilis untuk pers dan sebarkan,” kata Walikota.
Instruksi lain adalah para pengelola bantuan menyiapkan data stok bahan yang ada di posko agar warga bisa tahu sehingga jika ada donatur yang akan membantu, mereka bisa melihat ketersediaan bahan dan menyesuaikan dengan stok di posko.
“Jangan sampai ada penumpukan satu jenis bahan di posko,” tukas Wakil Ketua Umum Perhimpunan Intelektual Kristen Indonesia (PIKI) ini.
