Manado, BERITASULUT.CO.ID – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Senin (24/6/2024).
Pimpinan dan Anggota DPRD Mitra diterima Kasub Rumah Tangga DPRD Sulut Justman Entjaurau yang mewakili Sekretaris DPRD Sulut. Mereka diterima di Ruang KIAD DPRD Sulut.
Wakil Ketua DPRD Mitra Tonny Hendrik Lasut (THL) berujar, kunker yang dilakukan kali ini untuk mencari informasi terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah Tahun 2023.
“Kami butuh konsultasi, masukan study banding dengan DPRD Kabupaten dan Kota maupun Provinsi,” ujarnya.
Dikatakannya, untuk Laporan Pertanggungjawaban tahun 2023 di Kabupaten Mitra agak berbeda.
“Apa bedanya? Ada beberapa kegiatan yang cukup besar, tapi tidak terealisasi itu sekitar 31 Miliar rupiah. Jadi kami butuh konsultasi untuk mengetahui perbandingan dasar-dasar apa yang akan bisa diberikan untuk LPJ, termasuk nanti kemungkinan besar akan ada penolakan oleh fraksi-fraksi dalam rapat paripurna,” ungkapnya.
“Ada beberapa proyek yang sudah ditanderkan tapi tidak dikerjakan. Akhirnya TGR dan mengembalikan uang 1,6 miliar rupiah,” tambah THL.
Jadi, kata dia, kemungkinan dalam Rapat Paripurna LPJ ini mereka akan lebih keras mengkritisi.
“Karena sangat disayangkan bila anggaran DAK dikembalikan. Kalau dikembalikan yang rugi masyarakat. Kita DPRD sudah menganggarkan, jadi nanti kita rugi karena ada sanksi jika DAK tidak terealisasikan, dan kemungkinan tidak akan dapat lagi anggaran untuk tahun 2025 dan 2026 tergantung pemerintah pusat, karena ini juga lumayan sekitar 80 Miliar miliar tahun berikut tidak dapat,” terang THL.
