Kedua, penguatan sistem pengawasan. Sistem pengawasan internal harus diperkuat untuk menjaga terjadi penyalahgunaan wewenang.
“Pentingnya bagi kita mengadopsi teknologi sistem yang dapat mendeteksi kecurangan secara dini,” katanya.
Ketiga, peningkatan partisipasi publik masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan tindak korupsi.
“Partisipasi publik salah satu kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang anti korupsi,” tukasnya.
Keempat, pendidikan antikorupsi harus ditanamkan secara dini.
“Tidak hanya di sekolah, tapi melalui program sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian kita bisa membentuk generasi yang peduli akan pentingnya integritas,” tandasnya.
Kelima, kolaborasi antara lembaga.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, KPK dan lembaga terkait terus dijaga untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Karena itu, Gubernur berpesan agar kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi.
