Manado,BERITASULUT.CO.ID– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut Pierre Makisanti menilai bahwa Dokumen yang dimasukan oleh TAPD, terkait KUA-PPAS APBD 2026 kebijakan umum anggaran untuk 2026 belum terlalu berpihak kepada kepentingan masyarakat langsung.
Hal ini dikatakannya dalam rapat Banggar bersama TAPD Sulut, dalam pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, di ruang paripurna DPRD Sulut, Kamis (13/11/2025).
“Ini saya melihat dan membaca, banyak anggaran di berikan kepada TAPD walaupun sekarang ini kita mendapat pengurangan dana transfer dari pusat. Tapi saya melihat masih banyak kebijakan anggaran yang memang tidak untuk masyarakat. Eksekutif dan legislatif ada itu karena masyarakat. Harusnya apa yang menjadi kebutuhan masyatakat Sulut itu bisa penuhi dan bisa bantu lewat APBD yang ada,”ujar Legislator PDI Perjuangan ini.
Lanjutnya,lewat dokumen yang di sajikan TAPD ini, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dengan anggaran yang sedikit ini benar-benar kita harus putar otak.
“Ini artinya harus ada yang dikorbankan dalam hal ini, dan yang harus berkorban yaitu eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat dan kita harus sesuai dengan aturan yang ada,”terangya.
Ia pun menilai untuk Dinas Pendidikan, sesuai undang-undang 2003 minimal 20 persen dari APBD yang ada. Tapi dalam kegiatan di dinas pendidikan ini tidak harusnya 100 persen untuk pembangunan fisik.
“Ini kita bisa mengalokasikan anggaran begitu besar untuk Dinas Pendidikan ini, seperti Contoh untuk beasiswa ini bisa mengurangi beban kepada masyarakat,”pungkasnya.
(IKA)
