40 hari Tim BPKP Sulut periksa PD Pasar Manado

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dirut PD Pasar Kota Manado, Fery Keintjem. 

 

MANADO, BERITASULUT.CO.ID -Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mulai hari ini, Selasa 16 Oktober 2018, akan turun melakukan pemeriksaan di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado.

Pemeriksaan ini menindaklanjuti kunjungan tim BPKP ke kantor PD Pasar Manado, pada Senin 15 Oktober 2018 kemarin, yang diantar Inspektur Kota Manado Drs Hans Tinangon, dan diterima langsung Direktur Utama PD Pasar Fery Keintjem SE.

BPKP adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tinangon didampingi Keintjem membenarkan akan adanya pemeriksaan BPKP Perwakilan Sulut di PD Pasar Manado.


“Ini merupakan kunjungan rutin biasa dalam kurun waktu lima tahun. Yang terakhir PD Pasar diperiksa pada tahun 2013. Pemeriksaan akan dilakukan selama 40 hari kerja, yang akan dimulai 16 Oktober. Dan Inspektorat akan turut mendampingi tim BPKP selama pemeriksaan,” ujar Tinangon.

Sementara menurut Keintjem, kunjungan dari tim BPKP adalah sebagai jawaban dari permintaan asistensi dari pihak PD Pasar terhadap pelaporan keuangan PD Pasar Manado.

“Jawaban yang diberikan oleh BPKP berupa surat review laporan keuangan PD Pasar Manado. Jadi ini merupakan surat jawaban permintaan asistensi terhadap laporan keuangan PD Pasar,” kata Keintjem.

Laporan ke Kejagung


Di satu sisi, terkait pemberitaan di beberapa media soal kasus dugaan korupsi penyelewengan keuangan di PD Pasar Manado yang dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Masyarakat Anti Korupsi (FMAK) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Keintjem mengaku telah membaca pemberitaan tersebut.

Dirinya membantah tuduhan itu. “Saya sudah membaca berita tersebut. Dan saya membantah atas laporan tersebut,” tegasnya, sebagaimana dilansir liputango.

Menurutnya, pelapor menggunakan data laporan permintaan asistensi review keuangan PD Pasar Manado dari BPKP untuk membuat laporan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Data yang digunakan pelapor, bukan laporan pemeriksaan BPKP melainkan data laporan review permintaan asistensi keuangan. Jadi sangat keliru laporan tersebut,” tegas Keintjem.

Diketahui, dari pemberitaan media beberapara waktu lalu, adanya laporan dari LSM FMAK yang langsung ditujukan ke Jampidsus yang disertai dengan sejumlah dokumen, terkait dugaan korupsi penyelewengan keuangan di PD Pasar Manado.

Dalam pemberitaan tersebut, tertulis bahwa dokumen yang digunakan sebagai pelaporan dugaan korupsi, mengacu pada laporan BPKP  dalam laporan per 31 Juli 2018, ditemukan banyaknya pembukuan dan laporan yang tidak didukung data yang jelas.

Menurut data tersebut, ditemukan adanya data rekening PD Pasar Manado  di Bank Danamon dan Bank BRI, bahwa tidak adanya mutasi atau pemasukan selama satu tahun dari tahun 2016-2017. Selanjutnya, ada juga biaya perjalanan dinas Rp.519.125.402 untuk direksi dan pegawai tahun 2017 sampai sekarang tidak ada bukti SPJ-nya.

Kemudian adanya pinjaman direksi sebesar Rp.1.233.479.499.93 dan pinjaman pegawai Rp.856.152.589.00. yang tak didukung  dengan rincian dan bukti legal dalam perjanjian oleh para pihak tersebut.

Nah, apakah kunjungan BPKP ke PD Pasar merupakan kunjungan rutin biasa dalam siklus 5 tahunan, atau ada kaitannya dengan laporan  LSM FMAK ke Kejagung RI.

“ini (pemeriksaan BPKP selama 40 hari kedepan, red) merupakan surat jawaban permintaan asistensi terhadap laporan keuangan PD Pasar,” tandas Keintjem.(DONWU)

Baca Juga:  Penyegaran pejabat PD Pasar Manado, Dirut lantik sejumlah Kabag

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.