GAMKI Sulut gelar study meeting, hasilkan 7 rekomendasi isu lingkungan

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD GAMKI Sulut memimpin sidang pleno I. 

MANADO, BERITASULUT.CO.ID – DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Study Meeting yang dirangkaikan dengan ibadah perdana dan Sidang Pleno I DPD GAMKI Sulut, dengan mengangkat tema “Heal The World, Save The Future”.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat 19 Oktober 2018 di Aula SAG Suluttenggo, Winangun Manado, dipimpin langsung Ketua DPD GAMKI Sulut Debby G Suma, didampingi Sekretaris Beidy Dokal dan Bendahara Hizkia Sembel.

Suma mengungkapkan bahwa study meeting ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum masuk dalam sidang pleno I DPD GAMKI Sulut masa bhakti 2018-2021.

“Sidang pleno I ini pun merupakan pleno dalam penyusunan program kerja dan komitmen kami pengurus DPD GAMKI Sulut selama 3 tahun kedepan,” ujarnya.

Adapun study meeting menghadirkan 3 pembicara dari latar belakang yang berbeda dan kompeten untuk pemantik diskusi sesuai tema yang diangkat, yakni dari unsur tokoh agama, Walhi Sulut dan Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Dari study meeting tersebut menghasilkan rekomendasi penting dan strategis terkait isu lingkungan, yaitu:

1. Dibutuhkan revolusi mental/kesadaran dari generasi muda dan masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan dimulai dari diri sendiri

2. Dibutukan peran serta Gereja dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan kepada seluruh jemaat untuk menjaga lingkungan sekitar kita

3. Dibutuhkan peran aktif Pemerintah Provinsi Sulut dalam pengelolahan sampah yang setiap hari terus begitu banyak di produksi masyarakat

4. Perlu adanya terobosan dari pemerintah untuk pengelolahan sampah seperti pengelolahan sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah, seperti yang dilakukan oleh Provinsi tetangga yaitu Sulawesi Tenggara.

5. Perlu dibuat Perda Provinsi Sulut tentang penggunaan sampah plastik dalam kegiatan-kegiatan pemerintah/ non pemerintah di Masyarakat

6. Pengelolahan hutan kota di Manado perlu dikoordinasi dan di evaluasi oleh pemerintah sehingga kawasan hutan kota tidak dijadikan atau di dirikan bangunan termasuk kewajiban lokasi hutan kota di setiap pembangunan perumahan

7. Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) harus diperhatikan tata kota dan lingkungan.(TOAR)

.

Baca Juga:  Walikota GSVL: #MANADOBERSIH, JANGAN BUANG SAMPAH SEMBARANGAN".

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.