KPU coret Ketum Hanura OSO dari daftar Caleg DPD

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ketum Hanura, Oesman Sapta Odang.

JAKARTA, BERITASULUT.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Legislatif DPR, DPD dan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Pemilu 2019, di Jakarta, Kamis 20 September 2018.

Dan, KPU RI juga menyatakan dua nama bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memenuhi syarat pencalonan anggota legislatif. Keduanya adalah Oesman Sapta Odang (OSO) dari dapil Kalimantan Barat dan Victor Juventus G May dari dapil Papua Barat.

“Juventus dari Papua Barat sama Pak OSO (Oesman Sapta Odang),” kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 20 September 2018, sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com.

Keduanya tidak memenuhi syarat lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik. OSO tercatat sebagai Ketua Umum Partai Hanura, sedangkan Victor masih tercatat pengurus Partai Golkar.

Ilham mengatakan KPU-RI sudah menunggu kedua bacaleg DPD tersebut melengkapi syarat-syarat yang belum terpenuhi, khususnya terkait surat pengunduran diri dari parpol. Namun, kedua bacaleg itu tidak kunjung menyampaikan surat tersebut.

“Kan kami tunggu sampai tadi malam, satu hari sebelum (penetapan daftar calon tetap) DCT,” kata Ilham.

Untuk diketahui, syarat melampirkan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018. Di dalamnya diatur larangan bagi pengurus partai politik menjadi anggota DPD.

Hakim konstitusi, I Dewa Gede Palguna mengatakan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukim tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Oleh karena itu, kata Palguna, tidak benar jika putusan MK diartikan baru berlaku pada Pemilu 2024. “Tidak benar bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 baru mulai berlaku untuk Pemilu 2024,” kata Palguna di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.(CNNI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.