Tetapkan UMP Sulut 2019 sebesar 3,05 juta rupiah, Gubernur langsung warning pelaku usaha

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

MANADO, BERITASULUT.CO.ID – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey SE resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan mulai berlaku di Sulut tahun 2019 sebesar Rp3.051.076 per bulan.

Besaran nominal UMP yang bakal diterima para pekerja di wilayah Bumi Nyiur Melambai tersebut, mengalami kenaikan sekitar 8 persen dari pada UMP tahun 2018 sebesar Rp2.824.286.

Olly menyatakan bahwa besaran penetapan tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Sulut Nomor 433 Tahun 2018 tertanggal 01 November 2018.

Keputusan itu mengacu pada Keppres Nomor 107 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Gubernur berwenang menetapkan UMP dengan dapat mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan UMP, yang selanjutnya ditetapkan melalui Pergub.

Ditegaskan Olly, dirinya akan meningkatkan pengawasan dalam penerapan UMP dan berdasarkan ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa instansi teknis yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Pergub tersebut.

Jadi, dengan ditetapkan UMP 2019 tersebut, Olly me-warning atau mengingatkan para pelaku usaha dapat patuh pada Pergub 433/2018 ini dan bagi pekerja dapat meningkatkan produktivitas sehingga perusahaan berkembang dan mampu membayarkan upah kepada pekerja.

“Saya memahami penetapan ini pasti ada pro dan kontra ada yang senang ada juga yang tidak senang tapi ini bagian dari keputusan bersama yang harus dijalankan bersama,” tegas Olly di Manado, Kamis 01 November 2018 sore.

Lebih lanjut, Olly menerangkan aturan yang dibuat belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih adanya pekerja yang beban kerjanya lebih tinggi namun sama upahnya dengan pekerja yang beban kerjanya lebih rendah.

“Saya akan memperjuangkan di tingkat pusat untuk menyempurnakan aturan ini agar semua pihak mendapatkan keadilan,” tukasnya.(STEV)

 

Baca Juga:  Pemeriksaan tahap dua, pasien COVID-19 di Manado hasilnya NEGATIF

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.