Ahli hukum sebut hasil sidang etik oknum polisi jadi pertimbangan buka kembali “kasus dego-dego”

  • Bagikan
Eugenius Paransi.

Manado, BERITASULUT.co.id – Perkara atau dugaan kasus penguasaan tanah tanpa hak di lahan eks Rumah Makan Dego-Dego, di Jalan Wakeke Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang dengan Laporan Polisi No: LP/B/477/X/2020/SPKT tertanggal 19 Oktober 2020 rupanya menjadi perhatian ahli hukum dan akademisi Fakultas Hukum Unsrat.

Apalagi, buntut dari dihentikannya penyelidikan dugaan kasus dengan terlapor MT, oknum polisi penyidik Polresta manado Aiptu FT dikenakan sanksi kode etik profesi.

Sidang Komisi Kode Etik (KKEP) terhadap Aiptu FT telah digelar Bid Propam Polda Sulut pada Senin (17/10/2022) lalu bertempat di Ruang Sidang KKEP dan Disiplin Bid Propam Polda Sulut.

Dalam putusan, Aiptu FT dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan melanggar Perpol No 07 tahun 2022, Pasal 5 ayat 1 huruf c.

Ahli Hukum Dr Eugenius Paransi SH MH berpandangan, hasil putusan Sidang KKEP terhadap oknum penyidik Polresta Manado tersebut, memang tidak serta merta langsung membuka kembali penanganan kasus yang telah ditutup oleh oknum penyidik tersebut.

Hanya saja, hasil sidang etik itu harusnya menjadi pertimbangan bagi polisi untuk membuka kembali “kasus dego-dego” tersebut.

“Ini bisa menjadi dasar pertimbangan dari polisi untuk membuka kembali laporan tersebut,” ujar Paransi.

Ditambah lagi sudah ada Surat Permohonan Dibuka Kembali LP No: LP/B/477/X/2020/SPKT, oleh Kuasa Hukum pelapor, yang ditujukan kepada Kapolda Sulut pada tanggal 12 September 2022 lalu.

Dosen Pidana Fakultas Hukum Unsrat ini menilai “kasus dego-dego” sudah terlalu lama berjalan. Dan ia mengaku terus mengikuti perkembangannya.

Baca Juga:  Waduh, rupanya kasus “dego-dego” sudah menjadi atensi Kompolnas
  • Bagikan