Jakarta, BERITASULUT.CO.ID – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 5 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Periode 2024-2029 yang digelar di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Pengambilan sumpah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan Anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebelum memangku jabatannya. Upacara tersebut dipimpin Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Sunarto.
Adapun kelima Anggota BPK yang dilantik yakni Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi.
Kelima Anggota BPK terpilih tersebut merupakan hasil dari proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada awal September 2024, dengan menyisihkan 74 calon lainnya.
Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada 10 September 2024 telah menyetujui pemilihan tersebut melalui surat keputusan nomor 14/DPR RI/I/2024-2025 tentang Persetujuan DPR RI terhadap Calon Anggota BPK RI Periode 2024-2029.
Kemudian pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 112/P Tahun 2024 yang menetapkan pemberhentian dan pengangkatan anggota BPK.
Kehadiran kelima anggota baru ini melengkapi susunan keanggotaan BPK yang kini berjumlah sembilan orang, termasuk Isma Yatun, Nyoman Adhi Suryadnyana, Haerul Saleh, dan Slamet Edy Purnomo.
Gubernur Olly Dondokambey memberikan selamat kepada mereka yang telah dilantik.
Terlihat pula sejumlah tokoh penting juga turut hadir dalam acara ini. Termasuk mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua DPR Puan Maharani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap anggota BPK yang baru.
Hadir juga menyaksikan pengucapan sumpah di antaranya para pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga, serta para pejabat undangan lainnya.
BPK sebagai lembaga yang berperan dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diharapkan akan terus memperkuat pengawasan keuangan di Indonesia, di bawah kepemimpinan para anggota barunya.
(DONWU)
