Setelahnya, nama-nama kandidat masuk ke dalam sidang Tim Penilaian Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sehingga semua itu dipimpin lewat presiden. Baik bupati, wali kota atau gubernur dipilih oleh Presiden. Jadi dipimpin langsung oleh Presiden,” kata Akmal.
Sedianya, penentuan pj bupati dan wali kota cukup dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Namun, menurut Akmal, Mendagri Tito Karnavian mempertimbangkan situasi tahun politik saat ini
“Walau undang-undang memerintahkan untuk bupati dan wali kota Cukup di SK-kan oleh menteri. Tapi sekali lagi, Pak Menteri kami itu menyatakan agar sekali lagi ini tahun politik,” ujar Akmal.
“Kita tidak mau nanti menjadi pertanyaan macam-macam. Sudah kita serahkan semua mekanismenya seperti itu (dipilih presiden),” katanya lagi.
Oleh karena itu, Akmal kembali menekankan ada proses yang sangat ketat saat menyeleksi kandidat pj kepala daerah. Sebab, riwayat para kandidat dilihat secara menyeluruh oleh instansi negara.
Misalnya, BIN selaku badan intelijen melakukan profiling kandidat pj melalui BIN daerah. Kemudian, PPATK akan menelusuri transaksi di rekening masing-masing kandidat Pj.
“Ada yang punya empat rekening, ada yang punya tujuh rekening nampak semua kemana perginya rekening. BKN juga sama. Ada yang pernah dulu diberikan sanksi diturunkan jabatan sekian tingkat. Ketemu semua data itu. Ada yang diturunkan jabatan tiga kali, ketemu semua,” ujar Akmal.
