Manado, BERITASULUT.CO.ID – Ketimpangan sosial di masyarakat sering kali menjadi masalah yang menghambat kemajuan sosial dan ekonomi.
Hal ini pun mendapat perhatian serius dari anggota Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I Bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), di Ruang rapat Komisi I, Selasa (21/1/2025).
Legislator Partai Demokrat ini mengungkapkan progres yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD belum bisa diterima dikarenakan masih banyak permasalah yang kompleks tentang pemberdayaan masyarakat desa.
Ia pun mempertanyakan, program di tahun 2025 di Dinas PMD dalam rangka mengantisipasi atau mengurangi ketimpangan sosial seperti yang disampaikan, gelandangan, PSK, SKTM.
“Kemudian saya melihat juga perkembangan di Sulut ini sementara dilanda cuaca extrim dan ada beberapa desa yang berpotensi terkena banjir tanah longsor dsb, sejauh mana dinas PMD melakukan mitigasi bencana,” terang Walukow
Lanjutnya, untuk anggaran dan program di tahun 2025 untuk meminimalisir angka desa kumuh di sulut. Apakah dianggarkan dan di programkan apa tidak, tentang mitigasi bencana bagi desa.
“Kemudian terkait dengan desa tertinggal, saya juga tahu di Sulut kita masih mengoleksi daerah kumuh. Desa kumuh kalau tidak salah angkanya ada di 1,85 persen. Nah apa progres dari Dinas Pemdes dalam rangka mengurangi atau meminimalisir desa kumuh yang ada di sulut,”ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan dari Henry Walukow, Kepala Dinas PMD sulut Darwin Muksin mengungkapkan kunci dari permasalahan ketimpangan tersebut ada di ketersediaan anggaran.
“Semua itu ada pada titik anggaran, misalnya kita memberikan di sektor pertanian, petani memiliki ladang tapi dia tidak punya alat. Apakah yang akan kita bantu, misalnya kita bantu dengan hand tractor bisa aja seluruh kab/kota ada ketimpangan, tetapi like and dislike. Kalau memang aspirasi seperti ketimpangan tadi diberikan hand tractor, tolong juga kami diberikan anggaran, maka kami siap memberikan bantuan,”pungkasnya.
(IKA)
