Manado, BERITASULUT.CO.ID – Anggota DPRD Sulawesi Utara Louis Carl Scramm mengadakan pertemuan bersama Dirjen Perlindungan Rinardi SE MSc untuk membahas soal pekerja Migran yang sampai ini masih mau berangkat ke Kamboja atau Vietnam.
Adapun kesepakatan kolaborasi antara Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pusat, dan daerah dalam menangani permasalahan perlindungan migran di daerah.
“Khususnya di Sulawesi utara ini, banyak sekali yang kejadian berangkat tiba-tiba bermasalah. Dari Kementrian juga tidak bisa menahan karena orang-orang ini berangkat tidak pakai Visa kerja mereka pakai visa tourist,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut ini, di Kantor DPRD Sulut, Rabu (25/6/2025).
Ia pun memberi contoh bagaimana baru-baru ini terjadi, ada 2 orang ditahan di jakarta yang berasal dari Sulawesi Utara, mereka sepasang suami istri, yang menyatakan akan berkerja di Kamboja.
“Disini saat petugas memberitahukan bagaimana kehidupan atau resiko bekerja di kamboja kepada pasangan ini, suami ini menantang petugas bahwa keberangkatan ini memakai uang pribadi, dan itu menjadi urusanya, jadi dia pun berangkat karena petugas tidak berbuat apa-apa, namun istrinya tinggal,” ujar Legislator Dapil Kota Manado ini.
Ia berharap dari kasus-kasus ini ada langkah-langkah mitigasi dari pemerintah pusat dan daerah.
“Langkah-langkah ini dilakukan agar ada edukasi untuk masyarakat, bahwa pekerja-pekerja skemer itu tidak benar. Contohnya ada beberapa pekerja pergi dengan baik-baik dan pulang sudah menjadi mayat. Masa kita orang Sulawesi Utara melihat itu bahwa itu tidak benar, masih mau di iming-imingi dan kita berangkat,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra ini.
Selain itu katanya dalam pertemuan baru-baru ini bersama Dirgen Perlindungan Migran, mereka mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat dalam hal ini dirgen perlindungan pekerja migran akan melakukan mitigasi-mitigasi bagaimana mencegah hal itu.
“Saat ini sementara dikembangkan, pengembangan sistem informasi untuk membantu mengelolah data pekerja migran di indonesia,”terangnya.
Ia pun mengakui bahwa disini masih banyak PR dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencegah pekerja-pekerja migran yang diiming-imingi mendapatkan gaji yang lebih besar.
“Disini apresiasi pihak kepolisian yang sudah menangkap diduga salah satu otak perekrutan ini. Saya berharap ini harus dijalankan terus karena inintidak benar. Kalaupun ini terus terjadi putra putri Sulut akan menjadi korban. Yang berangkatkan bukan hanya laki-laki tapi ada perempuan. Yang disayangkan disini bukan hanya yang putus sekolah, tapi lulusan universitaspun ada yang tergiur dan berangkat kesana, inikan kasian. Nanti pulang-pulang lagi jadi masalah,dan banyak yang tidak kembali karena disandera di sana,” jelasnya.
Ia berharap, agar setiap kali pemerintah pusat maupun daerah memberikan mitigasi berualang-ulang masyarakat bisa mendengarkan.
“Kalau ini berulang-ulang terus diingatkan pastinya pemerintahan akan sangat lelah juga. Tapi saya terus mendorong pemerintah agar jangan capek-capek untuk terus mengingatkan hal ini karena ini bagian dari masyarakat, cuman masyarakat juga harus paham, apabila ada yang mau menawarkan bekerja sebagai skemer di kamboja atau vietnam itu harus benar-benar cari tahu dulu, kalau perlu lapor kepada pihak yang berwajib,” ujarnya.
(IKA)
