Dikatakan Liando, fungsi Ormas sangat penting bagi negara demokrasi. Ormas selain menjembatani kepentingan dan keinginan masyarakat menjadi kebijakan publik, juga berfungsi melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat.
“Karena fungsi itulah, sehingga sistem pemerintahan demokrasi memberikan ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam perumusan kebijakan publik maupun dalam menentukan pemimpin-pemimpin politik,” jelas dosen FISP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini.
Namun kenyataannya, kualitas partisipasi sebagian masyarakat belum optimal dilakukan.
Di sis lain, masih dalam konteks pemilu dan pilkada, Liando menilai masih banyak masyarakat yang tidak peduli melibatkan diri pada proses perumusan kebijakan pemerintah.
Dan dalam proses pemilihan, aktor-aktor politik kerap tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan objektif.
“Kebanyakan pilihan dilakukan atas dasar politik uang atau politik identitas dengan mengabaikan kapasitas calon. Itulah sebabnya hasil pemilu belum semuanya menggambarkan tujuan yang hendak diharapakan,” tukas PP Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ini.
(donwu)
