Alasan ketiga, katanya lagi, PDIP adalah partai penguasa di eksekutif maupun di legislatif. Dan kalau semua bergabung di Fraksi PDIP, maka sulit untuk mendapatkan keseimbangan dalam menjalankan fungsi DPRD.
“Salah satu fungsi DPRD ialah pengawasan baik itu menyangkut pemanfaatan uang rakyat hingga realisasi program. Nah, kalau kita juga ada di sana, gimana kita mau awasi?,” tegasnya.
Disinggung soal adanya kabar yang menyebutkan kalau legislator NasDem keluar dari Fraksi PDIP lantaran tak pernah dilibatkan dalam rapat fraksi, ART tidak memberi respons lebih.
“Sudahlah, itu sudah lewat. Karena fokus kita hari ini dan ke depan adalah menciptakan perimbangan dalam pemerintahan,” ujar Ronald, sapaan akrabnya.
Di sisi lain ia menegaskan kalau sikap keluar dari Fraksi PDIP bukanlah bagian dari upaya untuk menghambat pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif nantinya.
“Prinsip kami adalah mensupport penuh semua kebijakan yang pro rakyat. Sedangkan kebijakan yang melenceng, itu kita lawan,” tutupnya.
Sekadar diketahui, keputusan keluarnya NasDem dari Fraksi PDIP mengacu pada Surat DPD Partai NasDem Sitaro tertanggal 20 Februari 2022 serta Surat Perubahan Struktur Fraksi Partai Perindo tertanggal 10 Maret 2022.
(stb)
