Lebih dari 10 tahun penyelenggaraan Festival HAM, dampak nyata yang ada yaitu sudah semakin banyak kabupaten/kota yang peduli dengan isu HAM dan menjadikan HAM sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada masyarakat.
Hal ini merupakan kemajuan konkret di daerah-daerah di Indonesia yang merupakan buah manis dari kegiatan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM yang dilakukan setiap tahun oleh INFID dan Komnas HAM.
Kemajuan ini misalnya, terlihat dari lahirnya sejumlah Peraturan Daerah (Perda) di beberapa wilayah terkait perlindungan anak, Perda bagi kelompok disabilitas, serta Perda perlindungan HAM lainnya.
Kantor Staf Presiden (KSP) mengawal komitmen pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM.
Deputi V KSP Rumadi Ahmad mengatakan, bberapa di antaranya mengawal penuntasan penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, undang-undang tentang penyandang disabilitas, Rencana Aksi Nasional HAM, dan yang terbaru Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM.
Sementara, sejak 2017 keterlibatan aktif KSP di Festival HAM menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa sinergidan berbagi pengalaman praktik baik dari banyak pihak salah satunya pemerintah akan berdampak lebih banyak daerah yang terus berinovasi dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.
“Penyelenggaraan Festival HAM menjadi episentrum untuk melakukan dialog, berbagi pengalaman praktik baik dari banyak daerah lain, termasuk menjadi proses refleksi terhadap kekurangan, kesalahan, atau kegagalan yang mungkin terjadi dari berbagai pihak. Terbuka dan terus berbenah ke arah yang lebih baik lagi, yang berperspektif HAM, saya yakin dapat membawa kebaikan bagi seluruh warganya,” ungkap Rumadi.
Dikatakannya, Festival HAM bukan sekadar selebrasi dari praktik baik HAM di daerah, namun awal dari pemenuhan komitmen berkelanjutan untuk terus menggunakan nilai-nilai HAM sebagai dasar dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
“Sampai jumpa di Festival HAM 2024 di Kota Bitung!,” ajak Rumadi.
(BTG/DONWU)
