Manado, BERITASULUT.CO.ID – Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi, Maluku dan Papua (SALAMPUA) 2025 digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Jl 17 Agustus Manado, Senin (27/10/2025).
Kegiatan ini dalam rangka memperkuat upaya stabilitas harga dan pasokan pangan di wilayah SULAMPUA dengan tema “Sinergi Peningkatan Produksi dan Optimalisasi Distribusi yang Didukung Digitalisasi untuk Penguatan Ketahanan Pangan SALAMPUA”.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) pada kesempatan itu menyampaikan, pengendalian inflasi pangan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh daerah melalui sinergi dan kolaborasi konkret.
“Melalui kerangka 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, setiap daerah diharapkan dapat mengimplementasikan inovasi dan program yang menyesuaikan kondisi lokal masing-masing,” kata Gubernur saat membuka kegiatan.
Langkah-langkah ini lanjut Gubernur, tidak hanya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah dan kemandirian pangan masyarakat.
Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan GNPIP 2025 ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Semoga kegiatan ini memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi pangan serta mendukung ketahanan ekonomi nasional,” tandas Gubernur YSK.
Kegiatan dilanjutkan dengan rapat koordinasi TPIP-TPID Wilayah SALAMPUA 2025 sebagai wadah konsolidasi kebijakan pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Untuk diketahui, GNPIP SALAMPUA 2025 ini juga dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Departemen Regional Bank Indonesia, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Selatan, Direktur Bisnis Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
Juga ada Bupati dan Walikota se-SALAMPUA, Forkopimda Sulawesi Utara, para Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, para Kepala Bagian Perekonomian dan para Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
(DONWU)
