Manado,BERITASULUT.CO.ID– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut, serta direksi Bank SulutGo, melaksanakan pembahasan KUA PPAS APBD 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Fransiscus A Silangen didampingi Wakil Ketua, Royke Anter dan Stella Runtuwene.dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (17/11/2025).
Disampaikan Direktur Utama BSG Revino M Pepah didampingi Komisaris Utama BSG, Ramoy Luntungan dan Direktur Kepatuhan, Machmud Turuis. Bahwa angka-angka kinerja BSG hingga Oktober 2025 menunjukkan pertumbuhan. Ini dibuktikan dengan aset dan profitabilitas melonjak sebagai fondasi bisnis perusahaan yang kokoh.
“Mulai dari laba bruto yang naik tajam sebesar Rp 341,98 miliar. Laba bruto per Oktober 2026 tumbuh 34,19 persen meroket 34,19 persen secara Year-on-Year (YoY), dari hasil kenerja ini telah menempatkan Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) BSG di posisi unggul, yakni 17,38 persen,”ungkapnya.
Begitu juga aset BSG tembus Rp 23,7 triliun. Total aset tumbuh 12,60 persen Year to Date (YtD).
“Ini menunjukkan tingginya kepercayaan publik dan pertumbuhan bisnis yang agresif namun terkelola,” ujar Pepah.
Lanjut Pepah, efisiensi BSG terjaga dengan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) di angka 83,15 persen.
“BSG optimis tahun 2026 bisa meningkatkan potensi bisnis. Salah satunya dengan menetapkan target dividen sebesar Rp 71 miliar. Karena dalam perkiraan kami angka ini bisa dapat dicapai dan bahkan jika tidak ada gejolak, hal signifikan yang berpengaruh pada kinerja, kita bisa saja menyetor Rp 73 miliar,” tegas Pepah.
Untuk posisi modal disetor Pemprov Sulawesi Utara sebesar Rp 532 miliar atau setara 38 persen sekian.
Mendengar penjelasan dari pihak BSG, Ketua Dewan Fransiscus A Silangen bersama beberapa anggota dewan diantaranya Amir Liputo, Louis Schramm, Inggried Sondakh menyatakan BSG dapat dikategorikan bank yang sangat sehat dan progresif.
“Tentunya DPRD memandang BSG ini sebagai mitra karena bank milik Pemprov Sulut. DPRD akan mendukung setiap upaya, program kerja dan program ekspansi bisnis.Jika BSG diundang dalam pembahasan karena berkaitan dengan perencanaan fiskal daerah, khususnya APBD tahun 2026,”pungkas Silangen.
(IKA)
