Bupati CEP rapat vicon bersama KPK, apa yang dibicarakan?

  • Bagikan
Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu rapat melalui video conference dengan KPK RI, Senin (04/05/2020).

AMURANG, BERITASULUT.co.id – Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu (CEP) rapat melalui video conference (vicon) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (04/05/2020).

Bupati CEP yang vicon dari rumah dinas, membahas program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2020, yang juga diikuti para Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Beberapa poin di antaranya tentang perencanaan dan penganggaran melalui APBD untuk penanggulangan wabah Corona Virus Disease (Covid-19), pengadaan barang dan jasa, Aparat Pengawasa Intern Pemerintah (APIP), Dana Desa (Dandes), Perizinan, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan manajemen ASN.

Dalam hal ini KPK mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan institusi pemerintah lainnya, untuk mengadministrasikan serta mempublikasikan segala bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima terkait penanggulangan Covid-19.

KPK berhatap instansi pemerintah dapat memanfaatkan situs resmi yang dikelola oleh masing-masing instansi untuk mempublikasikan kepada rakyat terkait penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterimah.

Melalui situs tersebut, instansi juga disarankan agar melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Anjuran tertuang dalam surat resmi KPK tertanggal 14 April 2020 yang dikirimkan kepada ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah, juga kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemda dan instansi lainnya.

Surat resmi ini juga untuk menjawab keraguan sejumlah instansi pemerintah akan potensi gratifikasi atas penerimaan sumbangan sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat, baik berupa uang, barang habis pakai, maupun barang modal kepada kementerian/lembaga/pemda dan instansi pemerintah lainnya.

Sumbangan bantuan bencana dalam berbagai bentuk sepanjang ditunjukan kepada kementerian, lembaga, pemda maupun institusi pemerintah lainnya, bukan termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi.

Juga dapat diterima karena bukan tergolong gratifikasi yang dilarang, maka sumbangan tersebut tidak perlu dilaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

Baca Juga:  Panji Yosua PKB GMIM Wilayah Malabar semprot disinfektan di gereja-gereja

Namun demikian, lembaga atau institusi pemerintah sebagai penerima sumbangan perlu memastikan bahwa tujuan pemberian sumbangan adalah ditujukan kepada lembaga atau institusi, dan bukan kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Bentuk partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam upaya percepatan penanganan Covid-19, salah satu diwujudkan melalui pemberian sumbangan, hibah dan bantuan yang diberikan langsung kepada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, gugus tugas di tingkat nasional maupun daerah, pemda, kementerian/lembaga.

Hal ini sesuai ketentuan dalam UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pengumpulan dan Penyaluran Sumbangan erkait pandemi Covid-19, agar berkordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga penggunaannya tepat sasaran.

“Ini penting bertujuan mendorong kepada seluruh kepala daerah untuk dapat mengabministrasikan dan mempublikasikan segala bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima terkait dengan pelaksanaan dan penanggulangan Covid-19,” ujar Bupati CEP.

Sehingga, kata dia, dengan adanya sistem keterbukaan tersebut dapat menimalisir terjadinya korupsi bantuan Covid-19 termasuk di Kabupaten Minsel.

Karennya, lanjut Bupati, dengan adanya dorongan dari KPK-RI tersebut, maka diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk dapat segera menerapkan apa yang disampaikan oleh KPK-RI.

“Semua ini harus segera dilakukan guna untuk dapat mencegah kecurigaan dari seluruh masyarakat luas terhadap pemda dalam pengelolaan bantuan Covid-19 khususnya wilayah Minsel,” tegas Bupati.

Dalam vucon tersebut, Bupati CEP didampingi Sekda Denny Kaawoan SE MSi dan Kepala Inspektorat Adri Keintjem SH.(JOVAN)

  • Bagikan