Manado, BERITASULUT.CO.ID- Menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan Komisi III DPRD Sulut dan BPJN di PT Meares Soputan Mining (MSM) / PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) , terkait polemik penutupan jalan milik PT MSM di Pinasungkulan Kota Bitung beberapa waktu lalu.
Komisi III DPRD Sulut kembali mengadakan rapat dengar pendapat bersama pihak manajemen PT MSM/PT TTN, BPJN Sulut, masyarakat Desa Tinerungan, masyarakat Likupang Timur, Polres Bitung dan Polres Minut. Di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Sulut, Senin (4/5/2026).
RDP dipimpin langsung Ketua Komisi III Berty Kapojos didampingi, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Wakil Ketua Komisi III Nick Lomban dan sekretaris Komisi III Yongkie Limen,anggota Royke Roring, Reamly Kandoli, Gracia Oroh, Ronald Sampel, Roger Mamesah dan Haslinda Rotinsulu.
Dalam kesempatata tersebut Steven sebagai Ketua Pendamping Masyarakat Ranowulu (PMR) menyampaikan bahwa masyarakat Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terkait akses jalan warga yang nyawanya terancam akibat kerusakan yang disebabkan aktivitas pertambangan dari PT MSM/PT TTN.
“Terkait keselamatan jiwa, masyarakat Pisasungkulan sudah bertahun-tahun jiwanya terancam karena blasting. Kalau bicara jalan, mungkin dua atau tiga, kendaraan perusahaan yang mengalami kecelakaan karena abrasi. Sebenarnya yang membutuhkan jalan disana adalah PT MSM karena mobilisasi. Saya mau sampaikan, tentang kelayakan, siapa yang bisa menyatakan jalan itu layak? Jalan abrasi itu sudah beberapa kali rusak karena blasting, sekarang persoalan yang di PIT hanya di bibir. Kalau kita bicara layak, jangan diserahkan ke masyarakat. Masyarakat dirugikan karena keberadaan blasting,” jelas Steven.
Sementara itu, Dombo Kambey sebagai warga Desa Tinerungan, Kelurahan Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung mengeluhkan proses ganti untung lahan pemukiman warga yang rusak akibat proses blasting perusahaan PT MSM/PT TTN, yang berujung penutupan jalan PT MSM yang dibangun guna mengakomodir kebutuhan jalan alternatif warga Likupang Timur.
“Kami tahu persis apa yang dibahas. Kami meminta pihak PT MSM untuk membayar terlebih dahulu kampung kami baru bisa buka akses jalan,” tegasnya.
Menyikapi itu, Presiden Direktur PT Meares Soputan Mining (MSM) / PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN) David Sompie dalam forum resmi mengatakan, pihaknya telah melakukan pengadaan jalan baru sebagaimana keinginan masyarakat Likupang Timur.
“Jalan itu sudah ada. Karena itu komitmen kami untuk perbaikan dengan merubah rutenya sedikit dan sudah disetujui BPJN. Rutenya berbelok sedikit untuk mengindari longsor,”ujarnya.
Untuk itu katanya mereka yang akan tanggung dan biayai untuk pembuatan jalan. Dan jalan yang dibangun sudah selesai tetapi statusnya masih milik perusahaan.
“Tetapi kondisi jalan yang memerlukan perbaikan, kami meminta izin ke semua instansi untuk menggunakan jalan perusahaan. Intinya, proses yang seperti mau tukar guling atau hibah memakan waktu. Persoalan jalan itu yang terjadi terkait keselamatan pengguna jalan dari adanya kerusakan jalan di bagian jalan Girian-Likupang, sebelum jalan baru diserahkan kepada pemerintah,” terang Sompie.
Ia pun mengakui bahwa untuk Jalan Girian-Likupang, sudah dibicarakan dengan BPJN, 1200 kapling di apresial.
“Masyarakat Tinerungan, ini adalah kapling paling besar. Disaat yang sama, masyarakat yang ada punya tanah di dalam tanah dan KJPP menilai itu kebun dan dibedakanlah bagian tadi setiap masyarakat yang memiliki rumah dianggap memiliki kapling 1200 M². Sejak tahun 2020 sampai sekarang kita melakukan pendekatan dengan masyarakat. Proses nego ini yang masih terus berjalan. Yang sudah suka sudah kita siapkan wilayah, kita bangun rumah tipe 70 dan tanah 600 M². Rumah dan tanah itu diberikan diluar bagian dari ganti untung lahan. rumah sudah dengan isi berupa sofa, tempat tidur dan meja makan,” ungkap Sompie.
Sementara itu, ketua Komisi III DPRD Sulut Berty Kapojos berharap agar ini benar-benar bisa ada solusi yang benar.
“Kami akan menindaklanjuti rapat ini, untuk mempercepat jalan yang sudah ada menjadi jalan nasional, kami akan terus berkoordanisi terus,”pungkas Kapojos.
(IKA)
