Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.
Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi.
Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial.
Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Kamis 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada Jumat 25 Agustus 2023 dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada Sabtu 26 Agustus 2023.
Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi.
Pada pertemuan Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023.
Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Anies sudah menentukan Cawapresnya.
Bahkan, Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatanganinya kepada AHY pada 25 Agustus 2023. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya.
