Manado, BERITASULUT.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang, Bersama Stakeholder Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Sulut.
Rapat koordinasi ini digelar selama 3 hari di Swissbell Hotel Maleosan Manado, 15-17 November 2024.
Anggota Bawaslu Donny Rumagit STP SH mengatakan bahwa untuk tahapan tinggal 12 hari lagi, akan masuki puncak pemungutan dan perhitungan.
“Tentunya mengharapkan dukungan dari masyarakat luas untuk berpatisipasi dalam pesta demokrasi pada 27 November 2024 menjadi hari penentu bagi masyarakat untuk memilih pemimpin di Sulawesi Utara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,” ujar Rumagit, Jumat (15/11/2024) malam.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut ini mengatakan kalau ini adalah pertarungan hidup atau mati.
“Ini penentu siapa yang menang dan siapa yang kalah untuk pasangan calon,” katanya.
Bagi penyelenggara ini adalah pertarungan profesionalitas dan intergritas. Karena apa demokrasi saat ini mengalami tantangan yang luar biasa.
“Kita konsolidasi demokrasi sudah sejak tahun 1999, tapi persoalan dari pemilu ke pemilu terus terjadi,” tukasnya.
Ia pun membeberkan persoalan-persoalan demokrasi yang terjadi di Sulut. Ada empat persoalan demokrasi.
Pertama, terkait dengan politik uang.
“Ini sangat membahayakan demokrasi. Ini politik uang kekuasaan dan menggunakan uang dan ini digunakan menjelang pemungutan masa tenang ini menjadi tantangan luar biasa buat penyelenggara termasuk Bawaslu, karena dalam regulasi salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan pencegahan terhadap praktek politik uang,” ujar Rumagit.
Kedua, terkait dengan organisasi suku, agama.
“Ada satu kasus yang diproses terkait dengan isu ini, ini tantangan buat kita karena ini bisa mengancam kerukunan kita, kita harus lakukan pencegahan dan antisipasi,” katanya.
Ketiga, terkait dengan isu berita bohong, atau hoax.
“Sekarang ini sudah banyak dan bahkan hampir semua masyarakat pengguna media sosial, jangan sampai menyebarkan berita-berita hoax,” jelasnya.
Keempat, terkait Aparat Sipil Negara (ASN).
“Ini memang beda dengan pilkada 2019-2020. Pilkada 2024 saat ini dengan berani perangkat desa, hukum tua, oknum-oknum polisi terang-terangan. Dan ini sudah sangat viral. Ini tantangan terbesar kami Bawaslu,” ungkap Rumagit.
Terkait rakor yang digelar ini, melihat kasat mata Pemilu kemarin, ada empat TPS yang melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
“Intinya penyebabnya dilakukan PSU adalah penyelenggara kurang profesional, jadi saat ini kita akan bahas bersama disini, kita akan evaluasi bersama, agar dikemudian hari tidak terjadi lagi seperti ini,” pungkasnya.
Diketahui, dalam Rakor ini dihadiri LO setiap Pasangan Calon, Mahasiswa, serta seluruh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu se Kabupaten Kota.
(IKA)
