Bolmut, BERITASULUT.CO.ID – Kepala Desa Huntuk, Oldi Kumolontang, menjadi sorotan tajam setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) turun langsung ke desanya untuk memeriksa sejumlah kejanggalan, terutama terkait proyek drainase yang mangkrak.
Proyek yang seharusnya dikerjakan sejak 2024 itu hingga kini belum menunjukkan progres, bahkan papan anggaran baru dipasang mendadak pada hari pemeriksaan, 17 Januari 2025.
Dalam wawancara bersama wartawan, Oldi Kumolontang berdalih bahwa proyek tersebut terkendala faktor alam dan terkait pengadaan lampu jalan, kendalanya di pihak ke tiga. Namun, pengakuan dari masyarakat justru menunjukkan fakta berbeda.
“Papan anggarannya baru dipasang kemarin. Sebelum itu, sama sekali tidak ada tanda-tanda proyek ini akan dikerjakan,” ujar salah satu warga dengan nada geram.
Tak hanya proyek drainase, pengadaan lampu jalan juga menjadi sorotan masyarakat. Dari 17 unit lampu yang seharusnya dipasang, hanya 6 unit yang terealisasi. Hal ini memicu kekecewaan besar di kalangan warga, yang merasa tidak pernah diberi kejelasan terkait penggunaan Dana Desa.
“Kepala Desa ini tidak pernah transparan. Setiap ada anggaran, kami tidak pernah dilibatkan, tidak ada rapat, tidak ada penjelasan. Semua dilakukan diam-diam dan seolah-olah uang itu miliknya sendiri,” kata salah seorang warga lainnya.
Kemarahan warga semakin memuncak karena sikap kepala desa yang dinilai arogan dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Banyak yang mengaku sudah tidak lagi menghormati perintah sang kepala desa. Bahkan, sebagian besar warga mendesak agar Kejari Bolmut segera bertindak tegas.
“Kami sudah muak! Kepala Desa ini harus diperiksa sampai tuntas. Jangan sampai penyelewengan seperti ini terus dibiarkan,” tambah warga.
Desakan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Mereka merasa hak-hak mereka sebagai warga desa telah diabaikan, sementara anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama malah diselimuti tanda tanya besar. Kini, seluruh perhatian tertuju pada Kejari Bolmut untuk mengusut kasus ini secara mendalam dan memberikan keadilan bagi masyarakat Desa Huntuk.
Kepemimpinan Oldi Kumolontang yang penuh kontroversi ini menjadi bukti nyata bahwa transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan dalam pengelolaan Dana Desa. Apakah keadilan akan ditegakkan? Warga Huntuk kini menunggu tindakan nyata.
(FHIK)
