Presiden Jokowi minta penegak hukum tak mengkriminalisasi kebijakan pemerintah daerah

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo pidato di hadapan peserta Rakornas Pemerintah Pusat Bersama Forkompinda, di SICC Bogor.
Presiden Joko Widodo pidato di hadapan peserta Rakornas Pemerintah Pusat Bersama Forkompinda, di SICC Bogor.

BOGOR, BERITASULUT.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antara Pemerintah Pusat Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), bertempat di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Di hadapan para kepala daerah dan Forkompimda, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa hal, termasuk meminta penegak hukum tak mengkriminalisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah.

Apalagi dalam rakornas tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pelaksana kegiatan juga mengundang unsur kemanan tingkat daerah, mulai dari Kapolda, Pangdam, Kapolres, hingga Kajati.

Ia pun mengungkapkan banyak menerima laporan soal adanya dugaan kriminalisasi karena kebijakan pemda tersebut.

“Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi. Saya mendengar banyak sekali. Kalau ada yang keliru satu dua cepat diingatkan. Tidak mungkin seorang gubernur, walikota, bupati diingatkan di awal-awal sebelum dia bekerja mengerjakan. Pola pikir kita ubah semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Selanjutnya untuk Forkopimda, perannya menurut Presiden sangat penting dalam menjaga stabilitas di daerah. Selain itu, hubungan antarlembaga di daerah sangat mempengaruhi keharmonisan di daerah.

“Saya titip, kalau ada persoalan hukum, dan itu sudah kelihatan di awal preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan sampai sudah terjadi baru,” ucapnya.(DONWU) 

Baca Juga:  15 April 2022 sudah ada Kepala Otorita IKN Nusantara, ini nama-nama yang beredar
  • Bagikan