Ketua Bawaslu Minsel hadiri Rakor Pengawasan dan Pembentukan PPK di Bawaslu Sulut

  • Bagikan
Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem saat menghadiri Rakor Pengawasan dan Pemebentukan PPK yang digelar Bawaslu Sulut.
Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem saat menghadiri Rakor Pengawasan/Pembentukan PPK yang digelar Bawaslu Sulut.

MANADO, BERITASULUT.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Sulut, Jln Raya Manado-Tomohon, Kelurahan Winangun I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Kamis (23/01/2020).

Rakor yang dihadiri Ketua Bawaslu Minahasa Selatan (Minsel) Eva Keintjem dan perwakilan dari Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Sulut. membahas mekanisme pengawasan pembentukan PPK, mulai dari awal pendaftaran hingga proses pelantikan, agar proses pembentukan yang dilakukan KPU berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem saat mengatakan, pengawasan terhadap mekanisme pembentukan PPK akan dilakukan dengan sebaik mungkin. Menurutnya, agar semua perekrutan PPK berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga proses pendaftaran sampai dengan pelantikan tidak ada kendala.

“Semoga dalam proses pembukaan pendaftaran sampai pada pelantikannya tidak terjadi kesalahan. Dan semoga mendapatkan putra-putri yang siap bekerja dan mempunyai integritas yang mumpuni dalam menyambut Pilkada Serentak 2020,” ujar Eva Keintjem.

Dikatakannya, proses rekrutmen PPK, PPS dan KPPS diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 30, bahwa jajaran pengawas di tingkat Kabupaten/Kota juga harus melakukan pengawasan tahapan penyelenggara pemilu meliputi salah satunya rekrutmen PPK, PPS dan KPPS.

Kemudian dipertegas Bawaslu RI dengan mengeluarkan Surat Edaran 0031 perihal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.

“Setiap jajaran Bawaslu untuk pasang mata dan telinga dalam melihat dan mendengar apapun dinamika yang terjadi di lapangan. Ketika melakukan pengawasan nantinya publik harus percaya bahwa lembaga kita netral. Mari kita tingkatkan integritas dan komitmen lembaga. Jajaran Bawaslu harus objektif menyikapi setiap informasi, cari pembanding sebelum menyikapi setiap informasi yang ada,” ujar Keintjem.(ADVERT)

Baca Juga:  (VIDEO) Ci Kim Tam jadi PAHAM, Sekretariat Mor-HJP di Komo pun berubah JPAR-Ai
  • Bagikan