Bawaslu Minsel lantik PDK Amurang Barat, ingatkan tupoksi dijalankan dengan benar

  • Bagikan
Komisioner Bawaslu Minsel Abdul Majid Mamosey melantik PDK Amurang Barat.

AMURANG, BERITASULUT.co.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melantik Panwaslu Desa/Kelurahan (PDK) Kecamatan Amurang Barat, Jumat (20/03/2020).

Pelantikan berlangsung di BPU Desa Kapitu yang disertai dengan Pengambilan Sumpah dan Janji Anggota Panwaslu Desa/Kelurahan se-Kecamatan Amurang Barat. Pelantikan dihadiri Komisioner Bawaslu Minsel Abdul Majid Mamosey, Camat Amurang Barat, Kapolsek Amurang, Danramil dan Rohaniawan.

Dalam kesempatan itu, Abdul Majid Mamosey berharap PDK Amurang Barat bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta tanggung jawabnya secara benar dan maksimal. “Selamat, bekerjalah dengan baik jalankan tugas dan tanggungjawab sesuai aturan,” ujarnya.

Berikut tugas, wewenang dan kewajiban yang harus dijalankan oleh PDK sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 108, 109 dan 110.

Tugas PDK adalah: mengawasi pelaksanaan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa; mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah desa/kelurahan; mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU ini di wilayah desa/kelurahan; mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa/kelurahan; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan.

Wewenang DPK adalah: menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terjadap pelaksanaan peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pamilu di desa; membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait untuk mencegah dan penindakan pelanggaran Pemilu; melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Kewajiban PDK adalah: menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS; menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik; menyampaikan temuan dan laporan pada Panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah desa/kelurahan; melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangan.(ADVERT)

Baca Juga:  Saksikan pelantikan 85 Anggota PPK, Bawaslu Minsel akan jalankan tugas kontrol
  • Bagikan