Kisah politikus Tikala ‘cuci tangan’, ‘penyangkalan’, dan akhirnya GSVL beri solusi

  • Bagikan

Catatan kritis:
Tommy Sampelan
Pemerhati Sosial Kemasyarakatan
Ketua Serikat Pekerja Nasional Sulut
Manado, 10 November 2020

MENTOK dan tidak diketuknya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Manado Tahun 2020, masih menjadi perbincangan masyarakat Ibukota Provinsi Sulawesi Utara ini.

Hal ini semakin menjadi dan justru ‘digoreng’ sana-sini oleh kelompok yang kontra dengan Walikota Manado Dr GS Vicky Lumentut (GSVL). Apalagi beliau telah menemukan solusi jitu mengisi kekosongan yang sebagian wakil rakyat terhormat lakukan.

Mundur beberapa hari kebelakang, bukan kebetulan saya bersama teman-teman Gerakan Buruh Koalisi difasilitasi Polresta Manado berdialog dengan politisi Tikala yang dikenal vokal, terhormat dan ‘pandai bersilat lidah’ seperti drama korea (saya tidak menyebut predikat ‘Babu Rakyat’ karena pasti ada yg merasa dihinakan).

Di momen ini, sahabatku Hengky Kawalo tampil bak konduktor yang piawai mengatur setiap irama dialog. Maklum, pengalaman organisasi dan jam terbang politik Bung HeLo tidak diragukan. Dia seharusnya layak sebagai Ketua DPRD Manado, bukan ‘Si Orang Baru Itu’.

Inti dialog kami soal APBD-P 2020 yang belum dibahas mengingat banyak kebutuhan rakyat sedang menunggu, seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), Petugas Kebersihan, Pemuka Agama atau Rohaniwan, Lanjut Usia (Lansia) hingga Kepala Lingkungan (Pala).

Dinamika pembahasan berlangsung alot dan terbelah dalam dua kubu. Fraksi PDI-Perjuangan, Gerindra, PAN dan DEMOKRAT (yang diketahui partai pendukung pemerintah) justru menjadi OPOSISI dan pencetus penolakan.

Alhasil, SKENARIO yang dimainkan para elit parpol dalam bentuk ‘pemufakatan’ mencapai titik kulminasi. APBD-P Manado 2020 tidak dilanjutkan pembahasan karena alasan ‘Kadal Luar Biasa’ (maaf Kadaluarsa). Inilah karya ‘kelam’ dalam perjalanan politik anggaran Dekot Manado.

Baca Juga:  Nasdem usulkan 3 Capim DPRD Manado, siapa mereka?

Lalu pertanyaan sekarang bagaimana soal hak rakyat? Sekonyong-koyongnya ibarat sambaran petir para wakil rakyat OPOSISI bilang ‘jangan tanya pa torang, tanya jo pa Walikota, itu urusan Walikota’.

Hal ini mengingatkan cerita rohani kristen tentang ‘cuci tangan’ dan ‘penyangkalan’.

Apakah permainan selesai? Apakah nasib rakyat harus dikalahkan oleh keegoisan elit Parpol? TUHAN itu baik, ‘Ketika Kelihatan Tiada Jalan, DIA Pasti Buka Jalan’.

Mulai 9 November 2020, Dr GS Vicky Lumentut (GSVL) selaku Walikota GasPool meluncurkan 4 Program Bantuan LANSIA, Bahan Pokok, THL dan TPP ASN.

Rakyat menyambut tepuk tangan gembira, Terlihat wajah keriput Oma/Opa kembali ceria. THL, Pala, Petugas Kebersihan dan ASN kembali bersemangat jalankan tugas pelayanan. Bahkan Pemuka Agama pun terus mendoakan Kota Manado dibawah kepemimpinan GSVL.

Di balik program ini, ternyata ada yang mulai kebakaran jenggot (walaupn tidak punya jenggot). Itulah para elit Parpol, kelompok OPOSISI ‘pemufakatan’ yang mulai kehilangan ‘keseimbangan’. Tak sedikit berkoar ‘mana data penerima’, ‘kita harus mengawasi’ dan sebagainya. Mereka terkesan mulai ‘amnesia’ dengan tugas dan kewenangan wakil rakyat, termasuk validasi data penerima Pemkot, bukan data kaleng-kaleng.

Lebih heran lagi, muncul oknum-oknum Parpol besutan Sahabatku Mor (saya kenal beliau sejak 2003, dimana waktu itu saya sebagai konsultan politik Partai Demokrat Manado dan mengantar beliau sebagai Anggota Dekot pertama kali) justru mulai manuver bangun ‘opini kosong’ dengan mengklaim Program Bantuan ini/itu milik GSVL-MOR.

Padahal sangkut paut dengan Demokrat rasanya tidak ada lagi, mereka sudah ‘tinggalkan rumah’ memilih OPOSISI, menolak pembahasan APBD-P 2020 dan menelikung semua Program GSVL sebagai Walikota. Jadi, apa yang mau klaim kawan?

Singkatnya, Program Kerakyatan ini semata merupakan inisiasi dan kebijakan Walikota GSVL. Ia hadir memberikan solusi. Program ini harus dijalankan Sang Pemimpin Cerdas untuk menjawab kebutuhan rakyat. Program ini cerminan pemimpin yang peduli dengan rakyatnya.

Baca Juga:  Relawan GARIS KARAS yakin JPAR-Ai lanjutkan program pro-rakyat

Pemimpin yang tidak mudah pasrah sekalipun dihadang dengan berbagai INTRIK POLITIK OPOSISI. Bagi GSVL, politik itu dinamis tapi pelayanan kebutuhan rakyat harus diutamakan bukan dikorbankan.(*)

  • Bagikan