Manado,BERITASULUT.CO.ID– DPRD Provinsi Sulut menggelar rapat paripurna penetapan dua rancangan peraturan daerah penting, Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Ranperda tentang Kepemudaan, di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Senin (29/12/2025).
Dalam kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan komitmen politik kuat dalam mendukung agenda strategis Pemerintah Provinsi Sulut.
Kehadiran Fraksi PDI Perjuangan tercatat lengkap, baik secara fisik di ruang paripurna maupun melalui kehadiran virtual, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulut Rocky Wowor menegaskan keterlibatan aktif fraksinya dalam berbagai agenda strategis daerah merupakan bagian dari komitmen politik untuk mengawal program-program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
Menurutnya, penetapan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah memiliki arti penting bagi masa depan fiskal Sulawesi Utara.
“Ranperda ini sangat krusial karena menjadi instrumen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal yang semakin berat pada tahun 2026,” ujar Rocky Wowor.
Ia mengatakan, tahun depan pemerintah daerah akan dihadapkan pada kebijakan nasional berupa pengurangan transfer ke daerah yang nilainya cukup signifikan.
Kondisi tersebut menuntut daerah lebih kreatif dan mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah secara sah dan terukur.
“Pengaturan berbagai sumber retribusi baru yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah menjadi bekal penting bagi Pemprov Sulut menjaga stabilitas keuangan daerah. Dengan dasar regulasi yang jelas, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk tetap menjalankan program-program kemasyarakatan. Penguatan PAD menjadi kunci agar pemerintah tetap mampu menjalankan pelayanan publik dan program pembangunan, meski menghadapi tekanan fiskal di tahun 2026,” jelasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan responsif Pemprov Sulut di bawah komando Gubernur Yulius Selvanus.
Menurut Wowor, penyusunan dan penetapan regulasi fiskal sejak dini menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kebijakan nasional.
Ia menambahkan kekuatan fiskal daerah bukan semata soal angka pendapatan, tetapi menyangkut keberlanjutan program-program pro rakyat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan.
Wowor kembali menegaskan sikap Fraksi PDI Perjuangan yang konsisten mendukung kebijakan pemerintah daerah selama berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus mengawal implementasi Perda agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Utara,” pungkasnya.
(IKA)
