“Dimana Pak Gubernur progresnya paling lambat dibanding provinsi lain. Sulut berada di urutan 38 atau paling bawah,” tegas anggota Komisi I DPRD Sulut ini.
Wakil Ketua Bapemperda ini pun sengan tegas mengatakan dimana Komunikasi yang terputus dengan Kementerian dan antar Lembaga menjadi penghalang dalam penyelesaian RTRW.
“Saya melihat tidak ada keseriusaan pemerintah Sulut menyelesaikan Perda ini. Kemarin sudah sempat dimasukkan di Propemperda, kali ini dimasukan lagi,” katanya.
Padahal, lanjut MJP, Ranperda ini sangat penting dan krusial karena RTRW bisa mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan di Sulut didalamnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Legislator Sulut Dapil Minut-Bitung pun secara tegas meminta agar Gubernur Olly Dondokambey dan jajarannya serius mengurus dua hal penting tersebut.
(ika)
