RATAHAN, BERITASULUT.co.id – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) diduga semakin meluas. Sejumlah pengusaha tambang yang disebut-sebut memiliki jaringan di wilayah Ratatotok kini diduga memperluas aktivitas bisnis ilegalnya ke Kalait, Kecamatan Touluaan Selatan.
Informasi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, menyusul dugaan pembukaan kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan emas berskala besar, dengan mudahnya di kendalikan tanpa terpapar kacamata aparat penegak hukum.
Berdasarkan keterangan seorang sumber yang mengaku mengetahui perkembangan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut, kegiatan yang diduga berkaitan dengan sejumlah pengusaha tambang yang dulunya melakukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Ratatotok kini mengekspansi jalur bisnis pertambangan di Kalait.
“Boleh dicek langsung ke wilayah Kalait. Daerah yang dulunya hutan kini sudah mulai dijadikan daerah pertambangan emas secara besar-besaran,” ujar sumber tersebut yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Jika informasi tersebut terbukti, meluasnya aktivitas PETI di Kalait menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum. Terlebih, aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta mengancam kawasan hutan.
Kondisi ini juga perlu diuji dengan komitmen penegakkan hukum Kapolda Irjen Pol. Yudho Hermanto, terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang diduga berlangsung secara besar-besaran tanpa mengantongi perizinan.
Lantas, sejauh mana pengawasan dan langkah penindakkan aparat terhadap dugaan aktivitas PETI di Kalait?.
Kapolres Mitra AKBP Handoko Sanjaya melalui Kasat Reskrim Iptu Tengku Said Hafiz saat dikonfirmasi terkait informasi tersebut pada Senin (9/11/2026), hingga berita ini dimuat, seolah bungkam dan enggan memberikan tanggapan.
Publik kini menanti langkah konkret Polres Minahasa Tenggara untuk menelusuri dugaan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Penelusuran lapangan, pemeriksaan legalitas kegiatan pertambangan, hingga penindakan apabila ditemukan pelanggaran menjadi langkah yang perlu dilakukan.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar dugaan ekspansi bisnis tambang, melainkan juga menyangkut perlindungan lingkungan dan penegakan hukum di Minahasa Tenggara.
(***)
