Manado, BERITASULUT.CO.ID– Ranperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) saat ini sementara di bahas, oleh Pansus DPRD Sulut bersama SKPD terkait.
Pembahasan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pricylia Rondo, didampingi sekretaris Pansus P3A, Hillary Tuwo, turut hadir anggota pansus, Angelia R Wenas, Raski Mokodompit, Henry Walukow, Melisa Gerungan, Dhea Lumenta, Jeane Laluyan, Euginia Mantiri, Irene Golda Pinontoan. di ruang rapat serbaguna DPRD Sulut, Senin (9/11/2026).
Kepada wartawan, Legislator PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa saat ini pembahasan sudah masuk di 90 persen
“Inikan ada 100 pasal yang direncanakan, pembahasan saat ini telah memasuki pasal 89 pada bab keenam. Sampai dengan hari ini kira-kira sudah hampir rampung 90 persen lebih kita menyelesaikan bab demi bab serta pasal demi pasal,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut ini.
Menurutnya, dengan adanya batas waktu (time limit) yang diberikan oleh kementerian terkait, Pansus sudah menjadwalkan pembahasan secara intensif setiap pekannya.
“Kami mengagendakan koordinasi langsung dengan Kementerian P3A dalam pekan berjalan. Langkah koordinasi secara berjenjang juga telah dilakukan di tingkat daerah dengan melibatkan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota. Ke depan, Pansus berencana mengundang para pemangku kepentingan dari kabupaten dan kota untuk hadir dan memberikan masukan guna memperkuat substansi peraturan daerah tersebut,”ungkapnya.
Selain itu soal seputar efektivitas implementasi regulasi ke depan, ia menegaskan komitmen bersama antara DPRD dan jajaran eksekutif, khususnya dinas terkait, dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Puji Tuhan, selama hampir enam kali kita mengadakan pertemuan, dinas-dinas terkait semuanya hadir dan mempunyai komitmen bersama untuk satu tujuan yang baik dalam pembahasan Ranperda ini,” tambah Rondo
Rondo berharap keberadaan regulasi ini nantinya dapat menjawab berbagai hambatan yang sebelumnya sempat menemui kendala pada periode-periode terdahulu, sehingga payung hukum perlindungan perempuan dan anak di daerah ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara optimal.
“Saya berharap keberadaan regulasi tersebut nantinya dapat menjawab berbagai hambatan yang sebelumnya sempat menemui kendala pada periode-periode terdahulu. Dengan demikian, payung hukum perlindungan perempuan dan anak di daerah ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara optimal,”pungkasnya.
(IKa)
