BNPB apresiasi langkah cepat Pemkab Mitra lakukan penanganan pasca bencana

  • Bagikan

RATAHAN, BERITASULUT.co.id – Tanggap darurat bencana banjir Belang dan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), resmi ditutup 19 April 2022. Meski begitu, penanganan belum berakhir.

Mengacu pada laporan sejumlah instansi maupun pemerintah kecamatan dalam rapat koordinasi dan evaluasi pasca tanggap darurat bencana, Rabu (20/4/2022) di Ruang Rapat Kantor Bupati, sejumlah hal masih perlu ada penanganan berkelanjutan. Seperti pembersihan sisa material hingga perbaikan rumah yang rusak.

“Rapat ini tujuannya untuk evaluasi. Dan tadi sudah disepakati, masa pemulihan akan dilakukan dalam dua bulan kedepan,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minahasa Tenggara, Jhony Kolinug.

Penanganan bencana ini sendiri ikut jadi perhatian pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Asep Supriatna, Kasubdit Pemulihan Prasaran vital BNPB yang turun meninjau lapangan serta mengikuti rapat evaluasi menjelaskan, kehadiran mereka di Mitra dalam rangka pendampingan.

“Secara khusus kami mengapresiasi kinerja Pemkab Mitra bertindak cepat dalam penanganan, apalagi berdasarkan laporan, Pak Bupati James Sumendap langsung mengerahkan jajaran pemerintahan untuk lakukan pembersihan,” tukas Asep.

Asep juga menambahkan, tindakan penanganan pasca bencana, perlu melibatkan berbagai pihak termasuk adanya peran masyarakat.

Sementara itu, Asisten I Setdakab Mitra, Arnold Mokosolang saat memimpin rapat tersebut mengingatkan soal pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Semua tidak menginginkan terjadinya bencana, namun bencana seperti banjir sering terjadi karena kebiasaan kita membuang sampah sembarangan di daerah aliran sungai. Ini perlu ada perhatian dari semua pihak termasuk masyarakat,” tegas Mokosolang.

Mokosolang pun meminta detail laporan dari instansi terkait soal apa yang urgent untuk segera mendapatkan penanganan.

“Pemerintah kecamatan juga agar memberi pemahaman ke masyarakat soal proses penanganan. Tidak semua bisa dilakukan secara instan, karena semua tindakan harus berdasarkan aturan agar tidak terjadi pelanggaran,” tukasnya. (HENGLY)

Baca Juga:  Anggaran ketahanan pangan di Desa Bunag perkuat sektor pertanian
  • Bagikan